Serbaneka

Meningkatnya Kekerasan Seksual Pada Anak di Sumbawa

Sumbawa Besar, Gaung NTB

Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Sumbawa, angka kekerasan seksual pada anak mencapai 50 kasus dari Januari hingga awal Juni 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya 20 kasus januari-akhir juni 2019. Kasus kekerasan seksual seperti fenomena gunung es terlihat puncaknya saja, banyak kasus lainnya yang terjadi hanya belum terungkap dan akan meledak kapan saja. Sedangkan, data di dinas  Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) jumlah kekerasan seksual pada anak dari januari sampai juni 2020 jumlahnya 40 kasus sedangkan  dari januari sampai juni 2019 jumlahnya 17 kasus.

Pemerintah semestinya membuka mata, jangan pembangunan fisik lebih seksi ketimbang masalah masa depan anak. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka kekerasan seksual pada anak dilihat dari segi mikro adalah keluarga sedangkan segi makro adalah masyarakat, lingkungan, ekonomi, kebijakan, budaya dan moral (agama). Penyedian anggaran dalam upaya mencegah kekerasan seksual pada anak sangat diperlukan.

Disampaikan Fatriatulrahma SPd sekretaris LPA Kabupaten Sumbawa, lini pencegahan seperti penyuluhan (sosialisasi) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih sangat minim dilakukan. Hal itu karena keterbatasan anggaran sehingga sosialisasi frekuensinya masih sedikit. Apalagi dimasa pandemi anggaran dipangkas semua.

Langkah penting yang mesti dilakukan adalah menjaga ketahanan keluarga khususnya orangtua, jangan lupa untuk memberikan kasih sayang kepada anak, membiasakan bercerita dengan anak setiap hari sehingga mereka bisa tahu apa yang terjadi dengan anak.

“Pesan saya kepada pemerintah jangan sampai kita menunggu kasus ketika ada laporan lalu ditangani, sementara pencegahan awal kita tidak lakukan. Sumbawa akan seperti ini terus, kalau kita melakukan penanganan saja, seolah kita menunggu, kami petugas dilapangan seperti berjalan dengan suratan takdir bahkan kalau ada kasus terpaksa patungan bayar biaya visum bagi korban seharusnya bisa dibansos dan dibayarkan pemda kepada RSUD,” katanya.

Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) melalui Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Laeli Febrianti SSTP MSi mengatakan telah melakukan sosialisasi ke kecamatan, desa dan sekolah. Melalui sosialisasi diharapkan orangtua bisa melindungi anak dan lebih peka terhadap pribadi anak.

Dijelaskan, pemerintah tidak bisa mengontrol pribadi anak sehingga peran orangtua dan ketahanan keluarga seperti memperkuat 8 fungsi keluarga yaitu fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih dan sayang, fungsi perlindungan,  fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan.

Laeli mengatakan anggaran dimasa pandemi untuk penanganan kasus aman, sementara anggaran pencegahan dipangkas habis, tetapi pihaknya bersama lembaga mitra seperti LPA maupun PPA Polres tetap turun ke lapangan apabila ada kasus. Ditambahkan, karena tidak ada anggaran pencegahan dimasa pandemi, bersama perguruan tinggi lokal pemerintah melakukan kemitraan dan kerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dengan melakukan psikoedukasi dan pendampingan korban, sedangkan bersama Institut Sosial Budaya Sarea (ISBUD) sudah ada kerjasama sosialisasi UU perlindungan anak dan advokasi melalui program kampung anak nantinya mahasiswa KKN akan melakukan sosialisasi disetiap desa binaan.

Melalui Peraturan Bupati (Perbup) kata Laeli, akan dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang berada dibawah dinas P2KBP3A, diharapkan dengan adanya UPTD kerja perlindungan akan lebih maksimal dan anggaran akan lebih mudah didapatkan dari pemerintah pusat. Selain itu, perluasan dari P2TP2A akan dibentuk P2TBM (pusat pelayanan terpadu berbasis masyarakat) ditingkat desa. Beberapa desa dan kelurahan sudah dijadikan pilotnya seperti Desa Plampang, Desa Kakiang, Desa Klungkung, Desa Boak, Kelurahan Semapuin dan Kelurahan Uma Sima.

Sedangkan, menurut ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) M Ikraman SPt menyampaikan pada lini pencegahan, Sumbawa belum punya program yang begitu kuat yang bisa melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Ketika ada kasus muncul, pemerintah baru melakukan penindakan baik dalam bentuk pendampingan medis, pendampingan hukum, pendamping psikoedukasi, namun dari segi kebijakan maupun anggaran belum menyentuh akar masalahnya. Setelah pandemi Covid 19 maupun sebelumnya seperti itu saja.

Disebutkan, kasus kekerasan seksual pada anak di Sumbawa sebenarnya bagaimana melibatkan orang lain untuk melindungi anak, misalnya di rumah , di sekolah, sekarang pertanyaannya kata Ikraman kenapa sekolah harus ramah anak? apa ada sekolah yang tidak ramah anak? ketika ada UU perlindungan anak, maka semua tempat harus ramah anak. Seringkali kekerasan seksual terjadi di WC sekolah misalnya, karena tempatnya tersembunyi dan dibelakang dan guru tidak bisa mengawasi.

“Dari filosofi budaya orang sumbawa sebenarnya tradisi kita, kamar mandi di depan biar bisa diawasi, kebudayaan ini dilupakan karena kita sekarang begitu percaya diri dengan hukum positif, sekarang banyak orangtua tidak mencari anaknya saat magrib, membiarkan anak berkeliaran diluar rumah, lantas ketika terjadi kekerasan orangtua juga tidak ingin disalahkan, anak itu tidak bisa kita salahkan, yang mesti disalahkan ya orangtua karena ada faktor pembiaran,” sebutnya.

Masih senada, menurut pemerhati anak Nurjannah, perlu dipahami oleh semua pemangku kepentingan, langkah sosialisasi UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perlu dilakukan secara berkelanjutan sampai akar rumput. Sosialisasi hingga ketingkat bawah kepada orangtua, jangan hanya di kecamatan dan sekolah saja, tetapi harus juga ke desa dan warganya. Sebelum dibentuk satgas perlindungan anak ditingkat desa dan lainnya harus sosialisasi dulu sehingga semua orang memiliki cara pandang yang sama.

Sosialisasi disekolah juga penting karena masih banyak guru maupun anak tidak tahu apa isi dari UU Perlindungan Anak sehingga diharapkan lahir komitmen sekolah ramah anak, bila perlu pasang komitmen hasil perundingan bersama antara kepala sekolah, guru maupun siswa didinding sekolah dan kelas tentang penghapusan bully (perundungan) misalnya tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh mengucapkan kata yang dapat melukai hati, harus saling melindungi dan menyayangi, dengan komitmen semoga perlindungan anak bisa dirasakan dampaknya.

Sementara itu, anggota komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa Ida Rahayu SAP mengatakan aturan legislasi sudah dibuat melalui perda nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Bagaimana pelaksanaan dilapangan sambungnya, tergantung fungsi orangtua, masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. Sebagai wakil rakyat perempuan, Ida Rahayu meminta Dinas Sosial, Dinas P2KBP3A serta bagian sosial budaya Bappeda, agar anggaran sosialisasi tetap dipertahankan. Bahkan untuk desa porsikan dari anggaran untuk sosiaslisasi perlindungan anak sampai tingkat RT. Setelah pandemi, diharapakan semua stakeholders masifkan sosialisasi.

“Kita tidak bisa hapus kekerasan seksual ini tetapi bisa diminimalisir jumlahnya, masyarat harus peduli sama halnya dengan pandemi Covid 19 ini, tidak boleh ada yang beranggapan kejadian korban kekerasan itu bukan terjadi dikeluarga kita, karena tidak yang bisa pastikan suatu saat kejadian kekerasan bisa kita alami kapanpun dan dimanapun,” tegas Ida Rahayu.

Selanjutnya, penanganan kasus untuk biaya visum bagi korban seharusnya visum bisa gratis dengan bansos pemerintah, meski sekarang ini ada kuota di dinas sosial tapi jumlah 5-6 per tahun padahal kasus kekerasan makin bertambah semoga lahir UPTD PPA bisa teranggarkan, dan tim PPA dan LPA harus diberikan anggaran untuk perjalanan, jangan bilang berjalan dengan suratan takdir, kordinasi juga dangan desa untuk anggarkan jika ada kasus terjadi di desa.

Anggaran perlindungan anak kalah dengan anggaran infrastruktr? Menurut Ida Rahayu, karena jalan itu dilihat dampaknya, persoalan perlindungan anak ini tidak terlihat dampaknya dengan mata telanjang karena persoalan ini hanya bisa dilihat dengan mata hati.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Sumbawa melalui Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bripda Arifin Setioko menyampaikan kasus kekerasan seksual pada anak meningkat dengan pelaku orang dewasa (terdekat dengan korban seperti ayah, kakak, adik, guru, paman, tetangga) dengan modus ancaman dan paksaan. Selain itu, kasus antar anak dengan dasar suka sama suka dimana mereka pacaran juga meningkat. Kenapa bisa terjadi? Menurut Arifin, karena ada kesempatan apalagi anak sudah lama belajar dari rumah sehingga berkumpul dengan temannya seperti persetubuhan pada anak yang dilakukan 13 orang pelaku dipematang sawah malam hari karena awalnya hanya nongkrong dengan berbagai modus kekerasan seksual bisa terjadi.

Arifin menjelaskan, upaya pencegahan masih belum maksimal, anggaran dari pemda berkurang bahkan tidak ada lagi saat ini, begitu juga di kepolisian berkurang karena terkuras ke anggaran operasi diluar bencana nasional adanya pandemi covid 19. Sinergitas penanganan kasus sudah berjalan baik dengan berbagai stakeholders seperti P2TP2A, pekerja sosial, psikolog maupun sekarang sudah ada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dibawah kordinasi dinas P2KBP3A.

“Kita menggunakan anggaran pribadi patungan untuk membantu korban biaya visum karena pada mei, juni, dan awal juli ini puluhan kasus, visum itu terbagi menjadi 2 yaitu pra visum dan hasil visum tergantung dari tindakan apa yang dilakukan dokternya, biayanya di RSUD 250 sampai 350 per visum satu korban” ujarnya.

Arifin menambahkan, dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dibawah kordinasi dinas P2KBP3A akan dianggarkan untuk menggratiskan biaya visum karena sudah sejak tahun 2013 masalah visum ini jadi pembahasan tetapi belum bisa ada solusi kebijakannya, semoga dengan adanya UPTD bisa teranggarkan dari sisi pencegahan maupun dari segi penindakan kasus.

“Kekerasan seksual di Sumbawa sudah sangat meresahkan, ada kejadian adik kandung hamili kakak kandung dengan kondisi kakaknya buta dan mengalami keterbelakangan mental hingga sang kakak hamil 4 bulan, ayah tiri cabuli anaknya, anak SMP disetubuhi 13 orang dipematang sawah, sedang nongkrong anak disetubuhi ditaman, anak 5 tahun jadi korban pencabulan tetangganya, kekerasan anak dengan dasar suka sama suka hingga berakhir pernikahan anak usia dini meningkat, hingga yang menggemparkan dan banyak korban adalah TA (28) ASN setubuhi 6 anak dan pencabulan 5 anak, ini hanya beberapa kasus terlapor saja, bagaimana dengan yang belum terlapor,” demikian pungkas Arifin. (Gks)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close