Lima Pejabat Kementerian Bersaksi Dalam Kasus PAUD KSB

0
50
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Selasa pekan lalu tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumbawa mengajukan lima orang pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tergabung dalam tim verifikasi PAUD untuk bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan gedung PAUD KSB yang melibatkan dua orang terdakwa, yang berlangsung pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram diketuai AA Putu Ngurah Rajendara SH MH dkk, guna menguatkan sejumlah unsur pidana korupsi yang didakwakan.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Jaksa Reza Safetsila Yusa dalam keterangannya kepada Gaung NTB, menyatakan paling tidak ada belasan saksi terkait yang diajukan ke persidangan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan proyek pembangunan UGB – PAUD Terpadu Kecamatan Jereweh KSB Tahun 2012 lalu yang dibiayai pembangunannya menggunakan bantuan gelontoran dana dari Kemendikbud-RI (Dirjen PAUDNI) senilai Rp 800 Juta, yang melibatkan dua orang terdakwa berinitial Khr S.Pd (52) selaku ketua panitia pembangunan ( kini menjabat sebagai Kabid pada Dishub KSB ) dan Mhs (43) oknum swasta/konsultan itu, dengan menghadirkan lima orang pejabat tim verifikasi PAUD dari Kementerian, dan semuanya telah memberikan keterangan kesaksiannya dengan baik.

Kendati dengan sejumlah saksi yang telah diajukan kepersidangan telah memberikan keterangan kesaksiannya yang menguatkan sejumlah unsur pidana yang didakwakan, namun tim Jaksa terang Jaksa Reza akrab Kasi Pidsus ini disapa, untuk sidang lanjutan pekan depan tim Jaksa akan mengajukan sejumlah saksi lainnya termasuk sejumlah ahli seperti dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga kami sangat optimis kalau perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua terdakwa PAUD KSB tersebut akan mampu dibuktikan secara sah dan meyakinkan, tukasnya.

Kedua terdakwa dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b ayat (2) dan (3) UU No 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana yang cukup berat.

Perbuatan kedua terdakwa lelaki Khr S.Pd dan Mhs tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 2012 lalu, berawal dari pembentukan Panitia Pembangunan UGB-PAUD Jereweh KSB yang diketuai oleh tersangka, sehingga ketika itu dibuatlah proposal usulan untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan dari Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud RI (Dirjen PAUDNI) yang menyetujui pengalokasian anggaran senilai Rp 800 Juta yang dimasukkan dan dicairkan melalui rekening BRI secara bertahap, namun sampai dengan batas waktu jatuh tempo 31 Desember 2012 ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan pembangunan PAUD tersebut belum selesai, kendati terdakwa pada pelaporannya yang ditujukan ke Dirjen PAUDNI bahwa pekerjaan pembangunan telah rampung 100%, dan hingga kini bangunan PAUD Jereweh tersebut tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan karena bagian atapnya sudah tidak ada, juga bangunannya mengalami retak-retak dan rusak, dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp 782 Juta lebih.(Gad)

loading...

LEAVE A REPLY