DPRD Sumbawa Kaji Rencana Kerja Sama dengan PR GIMCO Korea

0
38
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Menindaklanjuti surat Bupati Sumbawa terkait dengan Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Sama Daerah dengan salah satu perusahaan GIMCO dari Korea, DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat pimpinan yang dihadiri oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Sumbawa.

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa yang dipimpinan Wakil Ketua III DPRD Sumbawa, Kamaluddin ST, MSI didampingi Wakil Ketua II, Muhammad Yamin, MSi.

Dalam pertemuan tersebut seluruh Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan saran dan masukan terkait dengan rencana kerja sama Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri tersebut.

Pada prinsipnya masukan yang disampaikan oleh sejumlah Ketua Fraksi mengandung unsur kehati-hatian agar nantinya tidak merugikan masyarakat. Apalagi dalam rencana kerja sama tersebut perusahaan GOMCO yang akan mengembangkan pemanfaat limba jagung dan pembangunan pabrik felet serta budi daya taman energi tersebut akan memanfaatkan lahan masyarakat yang cukup luas yakni sekitar 5 ribu hingga 7 ribu hektar.

Dari pantauan Gaung NTB, ada beberapa pendapat yang berkembang dari pembahasan tersebut diantaranya bahwa pemerintah daerah harus berhati-hati dalam kerja sama tersebut terutama dalam pemanfaatan lahan masyarakat, karena dikhawatirkan lahan tersebut akan dikuasai oleh perusahaan swasta kemudian disalahgunakan termasuk ada kekhawatiran lahan tersebut akan diagunkan.

Oleh karena itu ada masukan dari sejumlah Ketua Fraksi agar dalam penguasaan lahan tersebut sebaiknya Pemerintah Daerah menggunakan Perusahaan Daerah (Peruda) dengan demikian kehawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan lahan dapat diantisipasi karena lahan tersebut berada dalam penguasaan Perusahaan Daerah.

Pendapat sejumlah Ketua Fraksi DPRD Sumbawa tersebut dapat dipahami karena ada beberapa kasus penguasaan lahan di Kabupaten Sumbawa oleh pihak perusahaan swasta yang tidak sesuai peruntukan seperti yang terjadi terhadap PT Ladang Arta Buana, pengusahaan lahan yang sebelumnya dihajatkan untuk perkebunan, ternyata dimanfaatkan untuk tanam jagung, dan beberapa contoh perusahaan lainnya yang mengajukan permohonan pinjam pakai lahan (HGU) yang dalam kenyataanya diterlantarkan, sehingga cukup banyak lahan di daerah ini yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan.

Selain itu terkait dengan jaminan kesungguhan, apabila kerja sama tersebut disetujui, maka sebaiknya uang jaminan kesungguhan disimpan di Bang lokal dalam hal ini Bang NTB, bukan disimpan di Bank Korea yang bersindikasi dengan Bank Nasional, dengan demikian akan memudahkan pemanfaatkan uang jaminan kesungguhan tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai permasalahan tersebut, menurut pimpinan DPRD Sumbawa perlu ada penjelasan dari pihak perusahaan dalam hal ini GIMCO (Korea) dapat memberikan penjelasan kembali secara detail kepada DPRD Kabupaten Sumbawa, sehingga permasalahannya menjadi lebih jelas.

Dari pertemuan tersebut, Pimpinan Rapat Kamaluddin, menyimpulkan bahwa untuk sementara belum ada kesepakatan dari Pimpinan Fraksi maupun komisi terhadap rencana kerja sama luar negeri tersebut.

Namun demikian ada beberapa komitmen yang harus dipenuhi apabila dilakukan kerja sama dengan PT GIMCO, diantaranya tidak boleh ada penguasaan lahan oleh perusahaan lain, tetapi harus dilakuan oleh perusahaan daerah. Selain terkait dengan uang jaminan kesungguhan harus disimpan di bank daerah tidak boleh di bank lain.

“Kalau persyaratan tersebut dapat disetujui, maka DPRD Sumbawa akan menggelar Paripurna untuk persetujuan kerja sama luar negeri tersebut,” demikian Kamaluddin. (Gac).

loading...

LEAVE A REPLY