KPU Buktikan Kepada Publik, Pemilu Berjalan Obyektif

0
320
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memberikan bukti kepada publik bahwa KPU layak dipercaya mengemban amanah sebagai penyelenggara, dengan cara melaksanakan seluruh proses pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, penetapan, serta publikasi hasil dengan akuntabel, akurat dan cepat, hal itu disampaikan Ketua KPU NTB, Suhardi Soud SE, dalam arahannya pada saat membuka Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil serta pemanfaatan Sistem Hitung (Situng) Pemilu 2019, yang berlangsung di Mataram, kemarin.
Disampaikan Suhardi, pada tanggal 17 April 2019 adalah puncak perhelatan pemilu serentak 5 kotak. Kendati demikian akan ada tahapan penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil serta publikasi hasil yang membutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja cermat dari seluruh penyelenggara pemilu.
Menurut Suhardi meskipun tidak semua komisioner menjadi peserta Bimtek, namun harus dapat dipastikan bahwa transfer pengetahuan atau Knowledge sharing tentang materi Bimtek ini harus dipastikan dapat berlangsung utuh, agar kita semua memiliki pemahaman yang sama mulai dari Pusat hingga tingkat paling bawah yaitu KPPS.
Tantangan Rekapitulasi di tingkat PPK katanya, hanya disediakan waktu 10 hari. Dengan keterbatasan waktu ini, lanjutnya maka PPK nantinya harus cermat dalam menyusun jadwal, merencanakan jumlah Panel sesuai jumlah desa/kelurahan dalam kecamatan, dengan memperhatikan ketersediaan SDM yang ada.
“Pembagian Panel harus dipastikan tidak akan menimbulkan masalah baru, mengingat besarnya tekanan yang akan diterima oleh petugas pada saat rekapitulasi”, ujar Suhardi.
“Pelaksanaan Tungsura dan Rekapitulasi harus dipastikan berjalan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan KPU, tidak boleh keluar dari itu” tegasnya.
Hal lain yang juga menjadi perhatian kata mantan Ketua Divisi Teknis KPU NTB Periode sebelumnya ini yaitu pembagian Formulir C6 atau Surat Pemberitahuan memberikan Suara.
Dikatakannya, Form C6 atau pipuler sebagai Undangan Memilih ini sangat rentan disalahgunakan. Karena itu KPU Kabkota harus memastikan bahwa C6 itu didiatribusikan kepada orang yang benar-benar berhak.
“Harus ada catatan yang detail mengenai berapa jumlah C6 yang diterima, berapa yang telah dibagikan dan berapa yang kembali karena tidak ketemu orangnya,” katanya.
Catatan tentang kondisi C6 ini menurut Suhardi harus dilaporkan segera secara berjenjang, dan diharapkan H-1 Pemungutan Suara, laporan itu sudah diterima oleh KPU Provinsi.

loading...

LEAVE A REPLY