Bupati KSB Tekankan Stake Holder Terkait Penyelesaian Rumah Terdampak Gempa

0
107
loading...
loading...

Sumbawa Barat, Gaung NTB
Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr Ir H W Musyafirin MM, menekankan kepada seluruh stake holder terkait baik itu Peliuk, Agen PDPGR, POKMAS, ASN Pendamping, TNI/Polri maupun Aplikator untuk terus menggenjot penyelesaian pembangunan rumah terdampak gempa untuk tahap 1 dan 2, agar selesai tepat waktu karena dananya sudah masuk ke rekening Pokmas.
Penekanan tersebut oleh bupati tidak henti-hentinya digaungkan, baik itu di dalam rapat koordinasi maupun dalam setiap kunjungannya di daerah terdampak gempa. Bupati juga menekankan kepada seluruh kepala desa, agar jangan terlalu mengintervensi kebijakan yang sudah ada. Karena tugas kepala desa dalam hal ini hanya melakukan pengawasan kalau ada kendala dilapangan. “Ingat, kepala desa dalam hal ini tugasnya melakukan pengawasan rekonstruksi. Apabila ada pokmas yang lamban melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka tugas kepala desa melakukan penekanan kepada pokmas, agar segera menuntaskan tanggung jawabnya,” kata Bupati.
Bupatipun tidak henti-hentinya meninjau progress pembangunan rumah korban gempa, dan meminta kepada ASN pendamping agar selalu meningkatkan kedisiplinannya.
Menghadapi tahun pemilihan umum, ASN diingatkan untuk bersikap netral. Tidak terlibat politik praktis terlebih memfasilitasi calon legislatif atau calon/tim kampanye presiden.
Bupati juga mengingatkan ASN Pendamping Pokmas Plus rehabilitasi rumah korban gempa. ASN yang menjadi pendamping agar terus berkoordinasi dengan anggota Pokmas Plus untuk bergotong royong mempercepat pembangunan, dan perbaikan rumah korban gempa dengan menjamin transparansi dan akuntabelitas penggunaan dana stimulan.
Sementara itu Kepala Sekretariat Badan  Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat, Abdullah S.Pd, mendesak kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) RI untuk segera merealisasikan sisa dana Bantuan Siap Pakai (DSP) bantuan Stimulan Gempa untuk tahap 3-6 untuk segera ditransfer sesuai masa transisi  dari darurat ke pemulihan .
Hal tersebut dipertanyakan oleh Abdullah, dikarenakan kurangnya respon dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hal itu berkaitan dengan komitmen BNPB untuk segera merealisasikan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) tersebut, sementara dana yang sudah di Transfer oleh BNPB ke BPBD sebesar Rp 109,3 Milyar untuk realisasi tahap 1 dan 2 dan ini sudah disalurkan melalui rekening penerima, sedangkan untuk kerusakan tahap 3-6 belum direalisasikan oleh BNPB. “Saya minta BNPB untuk segera merealisasikan sisanya yang Rp 226 , 660.000.000 Milyar, karena perbaikan untuk tahap 1 dan 2 saat ini dalam tahap penyelesaian dan bahkan untuk kerusakan berat tahap satu sebanyak 355 unit rumah sudah selesai dikerjakan, sementara untuk tahap dua sudah mencapai 50% pengerjaan,“ ujar Abdullah.
Lain pula dengan Dandim 1628/Sumbawa Barat Letkol Czi Eddy Oswaronto, S.T bersama Kapolres AKBP Mustafa S.Ik, terus  mengecek secara langsung kegiatan rehab rekon rumah yang terdampak gempa. Pengecekan tersebut dilakukan guna memastikan para anggotanya terusa berada dilapangan membantu pembangunan rumah korban gempa. “Kita harus mempercepat rehab rekon rumah RR dan RS ini agar dalam waktu beberapa bulan ini bisa segera terselesaikan,” kata Dandim.
Menurut Dandim, percepatan rehab rekonstruksi rumah terdampak gempa sejalan dengan komitmen TNI/Polri, untuk selalu siap membantu para korban gempa dalam menyelesaikan rumanya yang hancur baik itu kerusakan berat, ringan dan sedang. “Saya sudah perintahkan Babinsa untuk selalu membantu terhadap warga yang terdampak gempa agar bisa tuntas beberapa bulan kedepan,“ pungkas Dandim.

loading...

LEAVE A REPLY