Pemda KSB Menyesuaikan Dengan Pemprov Soal ASN Mantan Napi Korupsi

0
70
loading...
loading...

Sumbawa Barat, Gaung NTB
Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendatangani kesepakatan bersama untuk mengambil tindakan tegas terhadap ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sudah berketetapan hukum tetap (inkracht). Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani, yaitu pada tanggal 13 September 2018. Bahkan sejumlah daerah lainnya telah melakukan sejumlah langkah.
Terkait hal itu, Bupati Sumbawa Barat DR. Ir. H W. Musyafirin., MM menyebutkan, di NTB semua diseragamkan yang surat keputusannya keluar tanggal 31 Desember 2018. Keputusan ini di keluarkan BKD NTB saat rapat yang di pimpin Asisten 1 bidang Pemerintahan sepakat untuk memberhentikan gaji PNS.
Di Sumbawa Barat sendiri, ada 11 orang yang datanya sudah ada. Walaupun tidak di kirim dari provinsi, namun apabila diketahui di sini maka pihaknya akan melaksanakan semuanya.
Pemberhentian gaji PNS yang tersangkut kasus korupsi ini menunggu keputusan yudisial review yang di lakukan para ASN mantan koruptor ke Mahkamah Konstitusi.
Bupati menjelaskan, ini dilakukan agar tidak salah langkah kedepan, apabila nanti keputusan MK menolak gugatan atau untuk di pecat.
Untuk sementara ini, pemprov mengambil keputusan memberitahukan untuk pemberhentian gaji mulai 1 Januari 2019. “Apabila nanti keputusan ini keluar untuk diberhentikan, maka para ASN ini akan diberhentikan dengan tidak hormat, ini berdasarkan surat yang dilayangkan pemprov,” kata Bupati.
Dia juga menjelaskan pada 31 Desember 2018 lalu, di buatkan keseragaman oleh Pemerintah Provinsi untuk di berhentikan sementara terhadap gaji para mantan Napi Koruptor di KSB sudah berlaku.
Ia menerangkan keputusan MK ini akan keluar pada 8 atau 9 Januari 2019. Walaupun mereka para mantan napi ini, tetap masuk kantor, tetapi apabila surat keputusan sudah keluar nanti maka mereka tidak boleh menuntut agar ada pergantian. “Namun pada prinsipnya pemerintah sendiri ingin semuanya ini cepat selesai,” tutupnya.

loading...

LEAVE A REPLY