Kekerasan Anak Meningkat, Sumbawa Peringkat 2 di NTB

0
62
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Kabupaten Sumbawa memang belum pantas disebut sebagai kota layak anak. Pasalnya, kasus kekerasan anak seperti pencabulan, persetubuhan, pemukulan dan lain-lain terus meningkat. Data yang dirilis Polda NTB tahun 2018 kasus kekerasan terhadap anak Kabupaten Sumbawa berada di peringkat dua sementara nomor satu kabupaten Dompu dan nomor tiga Lombok Barat.
“Itu hanya kasus yang terlapor, dan yang ditangani oleh aparat hukum, bisa jadi kasus yang tidak dilapor lebih banyak, karena banyak juga kekerasan anak ini yang masih dianggab tabu oleh masyarakat sehingga diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melaporkannya ke pihak Kepolisian atau lembaga yang berwenang” Ini dikatakan tim Advokasi Hukum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Sumbawa Fatriaturrahma, SPd kepada Gaung NTB minggu (6/1).
Menurutnya, kasus kekerasan anak menjadi tolak ukur kota layak anak, apabila masih banyak maka tidak pantas disebut layak anak. “Percuma ada sekolah ramah anak, fasilitas layak anak, tempat bermain ramah anak, tapi bagaimana pemerintah bisa menjamin anak-anak bisa bermain dan belajar dengan tenang, aman dan jauh dari kekerasan itu yang penting,” tegasnya.
Sekarang ini, tidak ada lagi tempat yang aman bagi anak bermain ungkap Fatriaturrahma, gadget/hp dan internet pengaruhnya sangat besar, sekolah juga, rumah dan tempat bermain pun tidak aman bagaimana kemudian pengawasan yang dilakukan orangtua agar mereka bisa mengajarkan anaknya untuk terbuka dan memberikan cara agar anaknya dapat melindungi diri apabila ada resiko kejahatan mengintainya dari orang sekitar, karena pelaku kejahatan sekarang bukan lagi oranglain tapi ayah, kakek, kakak, tetangga guru dan lain-lain.
Di kota maupun desa kata Fatriaturrahma, masih banyak tempat bermain anak atau fasilitas ramah anak yang disalahgunakan.
Disebutkan, fasilitas bermain ramah anak atau ruang terbuka bagi anak yang disediakan pemerintah pemanfaatannya masih disalagunakan oleh orang dewasa seperti pacaran, nongkrong sambil merokok maupun transaksi narkoba sehingga belum ada ruang bermain dan membaca yang betul-betul hanya dipakai oleh anak-anak.
Praktik penyalahgunaan itu sambungnya, dilihat dan ditonton oleh anak-anak sehingga faktor tersebut juga mempengaruhi meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak.
“Seharusnya di fasilitas umum seperti itu ada yang kordinir (petugasnya), orangtua jangan biarkan anak bermain sendiri sehingga tidak salah kaprah penggunaannya,” sebutnya.
Fatriaturrahma mengharapkan agar pemerintah di tahun 2019, perbanyak melakukan kegiatan pencegahan agar kasus kekerasan ini bisa berkurang.
“Sejauh ini penanganan kekerasan sudah lebih bagus. Aparat sudah melakukan yang terbaik namun sosialisasi kepada masyarakat harus digalakkan, tidak hanya di kecamatan namun harus sampai ke tingkat desa,” harapnya.
Lebih jauh sambungnya, sosialisasi juga ditingkat desa dari pemerintah desa, harus ada lembaga adat yang mengurusi masalah anak, jika belum ada maka silahkan desa membentuknya.
Pemerintah Daerah melalui Perbub harus memperkuat penerapan dari Undang-undang perlindungan anak di tingkat desa. “Sosialisasi dari desa harus dilakukan dari tingkat dusun, agar anak-anak bisa melindungi diri, orngtua lebih berhati-hati dan memperketat pengawasan anak, mengetahui informasi tentang kekerasan hingga lahir kemudian Perdes perlindungan anak” harapnya.
Selain pengawasan, orangtua juga harus mengajarkan anaknya melindungi diri, ajarkan anak siapapun dia jangan sampai mau, anak-anak ini tidak tahu apa yang terjadi dengan diri mereka, kelamin masuk ke punya mereka saja belum mengerti. Di elus saja menurut undang-undang perlindungan anak itu sudah termasuk pencabulan.
“Di desa orang tua ke sawah pagi pulang malam, di kota juga kerja pagi pulang malam, mereka tidak tahu apa yang terjadi dan dilakukan anaknya tiap hari, bukan hanya dilingkungan masyarakat yang rawan tapi disekolah juga tidak aman, di rumah juga tidak aman, pemerintah harus pikirkan masalah ini dengan mulai merancang regulasi” tutupnya sembari menyampaikan kepada masyarakat apabila ada kasus kekerasan terhadap anak segeralah melapor, jangan selesaikan secara kekeluargaan karena itu sudah masuk ranah hukum, dan kita juga harus memberikan efek jera kepada para pelaku.

loading...

LEAVE A REPLY