Disinyalir Menyimpang Proyek Embung Krida Lunyuk Jalo : Akan Lapor ke Kejaksaan dan KPK

0
78
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia menggelontorkan bantuan dana ratusan miliar setiap tahunnya untuk membangun sejumlah infrastruktur sarana prasarana dan fasilitas penunjang bendungan, embung, dan jaringan irigasi termasuk bantuan dana APBN murni tahun anggaran 2018 lalu sebesar Rp 10.598.979.000,00 (sekitar Rp 10,9 Miliar Lebih) melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS-NT1) yang diperuntukkan khusus untuk menunjang proyek pembangunan embung serbaguna Krida yang berada dikawasan Desa Jamu Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa NTB.
Namun, sangat disayangkan pembangunan embung serbaguna Krida Desa Jamu Kecamatan Lunyuk Sumbawa yang dipercayakan pelaksanaan pekerjaan fisiknya kepada rekanan kontraktor pemenang tender PT Karya Dulur Saroha sesuai kontrak Nomor HK.02.03-45/ Kont.DSB I/91/2018 tanggal 4 Mei 2018 yang dilaksanakan selama 240 hari kalender itu hingga masa kontrak berakhir Desember lalu ungkap Salamuddin “Jalo” Maula anggota DPRD Sumbawa dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB Jum’at (04/01) kemarin, justru hasil pembangunan fisik embung krida dimaksud tidak selesai dan rampung, bahkan terkesan dan disinyalir terjadi penyimpangan, tukasnya.
Kenapa kami berani katakan demikian kata Jalo akrab politisi senior PKS asal Dapil Sumbawa II ini disapa, karena berdasarkan hasil action lapangan (Investigasi) yang dilakukan sekitar 23 Desember lalu dilokasi terlihat sejumlah item pekerjaan embung Krida dimaksud dinilai tidak sesuai dengan harapan, dan bahkan disinyalir terjadi penyimpangan akibat dikerjakan secara asal-asalan, dan terlihat dilapangan hanya ada seorang pengawas proyek bernama Haidir Tarmijo, sementara pengawas dari BWS-NT1 itu sendiri tidak pernah turun kelokasi, termasuk stock material tidak ada yang on-site dilokasi, ujarnya.
Bahkan, informasi dari jaringan kami yang berada di Mataram kata Salamuddin Maula, justru dana termyn proyeknya telah dicairkan melalui KPPN dengan progress fisik dinyatakan 80%, sementara kenyataan progress fisik dilokasi sangat berbeda jauh tidak sampai mencapai 60%, ada apa ini tanyanya!?, oleh karena itu dalam waktu dekat ini kami akan menempuh langkah hukum terkait dengan proyek embung Krida ini dengan membawa dan melaporkan keranah hukum ke Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat mengusutnya dengan tuntas, setelah pihaknya dalam waktu dekat ini akan turun kembali untuk melakukan investigasi akhir, agar data riel dan kongkret hasi fisik akhir dapat diketahui dengan jelas,pungkasnya.
“Yang jelas, kami tidak akan tinggal diam melihat penyimpangan yang terjadi, kasus embung Krida Lunyuk ini akan kami laporkan secepatnya kepada pihak Kejaksaan maupun ke KPK agar dapat mengusutnya sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Salamuddin “Jalo” Maula.
Gaung NTB yang berusaha melakukan konfirmasi ke BWS-Irigasi II Sumbawa terkait dengan proyek embung Krida Lunyuk tersebut, ternyata mendapatkan informasi kalau proyek dimaksud langsung ditangani dibawah penanggung jawab PPK Embung Pulau Sumbawa yang berkantor pusat di Kabupaten Bima, disamping itu informasi lain yang berhasi diendus Gaung NTB kemarin bahwa sebuah Tim Pengawal Pengaman dan Pengendali Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Tinggi NTB dibawah koordinator Asintel Jaksa Cipto pekan kemarin telah turun melakukan sidak sekaligus monitoring kelokasi embung Krida dengan mengambil data dan gambar opname, namun Kasi TP4D Kejati NTB Jaksa Erwin Indrapraja SH MH ketika dikonfirmasi Gaung NTB melalui jaringan telepon seluler dari Mataram, membenarkan kalau tim TP4D Kejati NTB yang dipimpin langsung Asintel Kejati NTB telah turun melakukan action lapangan kelokasi embung Krida Lunyuk tersebut, bagaimana hasilnya mohon maaf nanti saja, tukasnya.(Gad)

loading...

LEAVE A REPLY