Sumbawa

Warga Plampang Desak Bupati Selesaikan Persoalan Lar dan Lahan Transmigrasi

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Ratusan warga Desa Plampang Kecamatan Plampang gedor Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (10/10). Aksi demonstrasi kali ini dilakukan untuk mendesak Bupati Sumbawa usut tuntas Perkara Lar. Sebagaimana SK Bupati Nomor 700 tahun 2000 bahwa 400 hektar lahan dibuka pada wilayah tersebut sebagai tempat pengembalaan ternak, tetapi realita di Desa Plampang sekarang ini bahwa Lar tidak lagi digunakan sebagaimana fungsinya. Lar malah disewakan untuk menanam jagung dan palawija oleh sejumlah oknum kepada masyarakat yang bukan warga desa Plampang. Tidak hanya itu, masa juga menuntut masalah lahan transmigrasi yang dimiliki oleh oknum masyarakat melebihi kapasitas pembagian yag seharusnya didapatkan sama rata. Hal itu kemudian menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat lainnya.
Korlap aksi Abdul Hatab Ketua Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) kepada Gaung NTB meminta Bupati Sumbawa untuk mensterilkan atau mengosongkan Lar di Desa Plampang. Ini dilakukan supaya tidak ada lagi orang-orang yang beraktivitas diatas lahan tersebut apalagi ada oknum entah dari pemerintah desa atau oknum masyarakat yang menyewakan lahan senilai Rp 2,5 juta per satu hektar kepada masyarakat luar sebelum ada kejelasan hukum sesuai SK Bupati Sumbawa nomor 700 tahun 2000 diperuntukan untuk lahan ternak dan bukan lahan ditanami jagung.
“Ketua dan pengurus Lar sulit untuk melakukan pencegahan atas adanya orang-orang yang menguasai lahan tersebut” ujarnya.
Disamping itu, diharapkan juga agar Bupati Sumbawa memberikan teguran kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membagi lahan transmigrasi secara adil agar tidak ada lagi kecemburuan sosial dan tidak ada lagi masyarakat dalam satu KK menguasai lahan transmigrasi sampai diatas 5 hektar.
“Kami tidak menginginkan permalasahan tersebut menjadi konflik sehingga kami meminta kepada bupati Sumbawa agar dapat mengambil tindakan tegas terkait permasalahan LAR maupun masalah lahan transmigrasi” katanya.
Abdul Hatab dalam orasinya yang berapi-api, meminta agar Pemda dalam hal ini bidang pertanahan, bidang hukum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pertanahan Nasional Kanta Sumbawa, Kepala Desa SP1,SP2,SP3, Pemerintah Kecamatan , Dinas Kehutanan dan DPRD Kabupaten Sumbawa untuk bersama sama turun ke lokasi Transmigrasi dan lokasi lahan ternak di desa Plampang Kecamatan Plampang untuk melakukan pendataan dan menyelesaikan sengketa ini.
Bupati Sumbawa H Husni Djibril BSc menerima perwakilan masa aksi dalam ruangannya menyampaikan terkait dengan tanah LAR Insya Allah kami akan peduli dengan tuntutan dari masyarakat Kecamatan Plampang.
“Saya selaku Bupati Sumbawa akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan maksimal sehingga dapat terselesaikan dengan tuntas dan saya juga meminta kepada masyarakat Kecamatan Plampang agar bersabar sehingga masalah ini dapat maksimal terselsaikan” ujarnya.
Bupati menjelaskan, penyelesaian masalah ini diupayakan selesai secara maksimal karena persoalan ini melibatkan 2 kelompok masyarakat.
“Pemerintah berkewajiban memberikan solusi yang terbaik secara damai, kami sudah membentuk tim pengkaji dan tim ahli, untuk itu kami meminta waktu dan kesempatan dalam merumuskan kebijakan sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang dirugikan,” jelas Bupati.
Sementara itu, Bupati menngungkapkan sudah memegang data dimana lahan yang menjadi sengketa antara kelompok masyarakat.
“Kami sudah mendapat informasi bahwa lahan ternak (LAR) sudah dikuasai oleh beberapa oknum atau pihak lain sedangkan fungsi awal keberadaan LAR diperuntukkan oleh masyarakat desa Plampang, sekarang ini kami berusaha melakukan fasilitasi untuk mencari jalan keluar” ungkapnya.
Lebih jauh sambung Bupati, apabila masyarakat mengetahui siapa oknum atau pihak lain orang yang luar Sumbawa yang menguasai LAR tersebut agar segera memberikan informasi datanya.
“Kami akan berusaha berkoordinasi dengan pemerintah provinsi NTB terkait adanya tumpang tindih antara SK Bupati dan SK Gubernur karena adanya lokasi tanah yang memiliki SK yang sama” ucapnya.
Sejalan dengan itu, Kabag Pertanahan Abdul Rais SSos menambahkan secara aturan dan struktur pemerintahan, bahwa terkait SK Bupati tahun 2000 tentang penetapan wilayah lahan ternak (LAR) seluas 400 ha dan SK Gubernur tahun 1997 terkait penetapan wilayah transmigrasi seluas 3000 ha yang mencakup di Dusun SP1, SP2, SP3 di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa bahwa bagian pertanahan telah turun ke lapangan bersama dengan masyarakat terkait lokasi dan batas wilayah LAR.
Menurutnya, saat dilakukan pengecekan dilapangan bahwa ada terjadi tumpang dindih antara lahan LAR dan wilayah transmigrasi. Berdasarkan data dilapangan bahwa ada sebagai lahan LAR masuk dalam wilayah transmigrasi di SP1. Namun saat ini lahan tersebut terjadi pengalihan lahan seperti sewa menyewa, jual menjual dilokasi tersebut.
“Kami meminta kepada masyarakat agar menunggu dengan sabar agar pemerintah dapat menyelesaikan permaslahan LAR ini” demikian tutupnya.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close