Sekdes dan BPD Seteluk Atas Mundur Staf Desa Mogok Kerja, Kantor Desa Disegel

0
133
loading...
loading...

Seteluk, Gaung NTB
Dugaan penyimpangan yang dilakukan oknum Kades Seteluk Atas, kian bergulir hingga berlanjut pada reaksi mosi tidak percaya masyarakat setempat.
Reaksi tersebut terus berlanjut, setelah 800 lebih masyarakat menanda tangani petisi meminta Kepala Desa Seteluk Atas, Abdullah mundur dari jabatan, dibarengi dengan mundurnya Sekretaris Desa dan disusul oleh mundurnya 5 orang anggota BPD.
Hal itu berdampak terhadap pelayanan pemerintahan desa setempat yang dilaporkan lumpuh total. Polemik ketidak percayaan masyarakat kepada kepala desa, hingga berujung kepada BPD, Sekdes hingga staf desa mengundurkan diri berimbas kepada penyegelan kantor desa, berawal dari ketidak transparansi kades dalam melakukan pengelolaan Dana Desa maupun APBDes.
Polemik ini berawal dari beberapa fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kades, diantaranya kasus pembelian mobil Daihatzu Grandmax sebagai kendaraan operasional Desa Seteluk Atas, melalui APBDes 2018 sebesar 138.655.509 dengan Nopol EA 8156 H. Usut punya usut, mobil tersebut memakai nama pribadi kades, bukan memakai nama pemdes sebagai aset desa.
Ironisnya lagi, mobil tersebut terparkir di rumah kades.
Ada juga kebijakan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang tidak tepat sasaran, yaitu dalam pemberian bantuan kepada masyarakat hanya orang-orang terpilih oleh kades yang diberikan, tanpa melibatkan aparat desa diantaranya BPD maupun LPM.
Yang lebih ironis lagi, adalah dalam menyimpan dana ADD dan DD (keuangan desa), seharusnya dipegang oleh bendahara desa. Kepala desa sifatnya hanya mengetahui saja. Namun, hal tersebut tidak dilakukan melainkan ADD dan DD (keuangan desa) dipegang secara pribadi oleh kades. Sementara bendara desa dijadikan hanya formalitas belaka.
Selain itu, kades juga diduga kuat telah melakukan penggelapan dana Gapoktan bantuan dari APBD tahun 2016 sebesar Rp 32.000.000. Dalam jabatannya saat itu sebagai ketua Gapoktan sampai dengan saat ini menjabat sebagai kepala desa, juga menjadi ketua Gapoktan dan yang terakhir adalah kepala desa tidak melaksanakan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) tahun 2017 hal ini telah terjadi pelanggaran.
Dari pelanggaran-pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh Kepala Desa, membuat warga Desa Seteluk Atas bersama BPD, Karang Taruna dan toga/toma mendesak kades agar segera mengundurkan diri.
Lantaran dinilai lambannya penanganan yang dilakukan oleh Pemda Sumbawa Barat, atas polemik tersebut, membuat Sekretaris Desa Seteluk Atas, membuat surat pernyataan sikap pengunduran diri.
Lambatnya respon pemda dalam menyikapi persoalan tersebut membuat Kantor Desa disegel. Hal ini dibuktikan diadakan pertemuan mediasi, Selasa (09/10) pukul 09.15 wita, bertempat di Aula Kantor Desa Seteluk Atas, telah dilakulan mediasi oleh Kapolsek Seteluk, IPTU Meivito, Kasi Kesra Kecamatan Seteluk, M Saleh.
Karena disegel dan perangkat desa sudha mundur, maka tidak ada pelayanan administrasi sampai adanya hasil keputusan terkait pemeriksaan kasus kades, baik yang dilakukan oleh Inspektorat maupun Polres Sumbawa Barat.
Pemerintah kecamatan juga akan segera mengkoordinasikan ke bupati Sumbawa Barat, dan Kadis DPPM – Pemdes, terkait aspirasi masyarakat Desa Seteluk Atas, agar pemda menjadi fasilitator pertemuan antara Bupati KSB, DPM – Pemdes bersama Kades, BPD, Perangkat Desa dan unsur masyarakat.

loading...

LEAVE A REPLY