Jubir Presiden Johan Budi: Penjelasan Yang Tidak Jelas Mengakibatkan Timbulnya Hoax

0
160
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Pada Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Aston Inn Mataram, belum lama ini, Staf Khusus/Juru Bicara Presiden RI, Johan Budi, mengatakan bahwa penjelasan yang tidak klir atau tidak jelas dapat mengakibatkan timbulnya hoax atau berita bohong.
Dikatakannya, jika persepsi publik salah akibat penjelasan yang tidak klir, maka keberhasilan pemerintah tidak akan tersosialisasikan dengan baik. Karena itu, Johan Budi, menghimbau kepada jajaran Humas dan Kominfo se Nusa Tenaggara yang mengikuti FGD tersebut, agar mampu berkiprah secara profesional. Johan memberikan tips selaku juru bicara pemerintah, agar berbicara apa adanya, tidak bohong, dan tidak berpretensi lebih tahu dari orang lain.
Dia juga menyarankan agar menggunakan media sosial (medsos) untuk diseminasi informasi. FGD dengan tema “Tantangan dan Pendekatan Komunikasi Publik di Era Digital” itu dihadiri pula oleh Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya dan Menteri Kominfo RI, Rudiantara selaku pemateri.
Menteri Pariwisata Arief Yahya, banyak memberikan tips bagaimana mempromosikan Lombok dan NTB, pada umumnya yang masuk ke dalam 10 destinasi wisata terbaik di Indonesia, dengan pengalamannya selama menjabat sebagai menteri pariwisata dan mempromosikan Pesona Indonesia di berbagai negara, baik secara online maupun offline. Arif menekankan agar bisa memilih momen atau tempat yang strategis dan pastikan banyak orang yang bisa melihat apa yang dipromosikan.
Sementara itu, Menkominfo Rudiantara, memberikan materi khusus mengenai menejemen komunikasi pemerintah di era digital. Menurutnya, masayarakat kita saat ini telah berevolusi menjadi masyarakat digital. Karena itu diharapkan seluruh stake holder pemerintah bisa memanfaatkan aplikasi yang ada secara maksimal untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Sebelumnya, Gubernur NTB, DR TGB Muhammad Zainul Majdi, MA, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekda NTB, Drs H Bahruddin, MPd, mengatakan bahwa dalam menyampaikan informasi kepada publik harus punya sensitifitas dan mendidik masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan adalah hal hal yang bermanfaat.
Pada sesi dialog, Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumbawa, M Lufti Makki, MSi, menyampaikan saran, agar dapat dibuat regulasi tentang kewenangan penyampaian informasi publik, sehingga tidak semua pihak boleh berbicara, yang justeru sering menimbulkan informasi yang simpang siur.
FGD di Mataram tersebut merupakan FGD Provinsi yang ke-7, mengingat core bisnis Provinsi NTB, saat ini adalah sektor pariwisata, yang diharapkan mampu memberikan multi player effect dalam pembangunan daerah.

loading...

LEAVE A REPLY