Program Kartu Bariri UMKM Bantu Warga Terhindar Jerat Rentenir

0
330
loading...
loading...

Sumbawa Barat, Gaung NTB
Keseriusan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat menengah ke bawah dalam hal pemberian bantuan modal, tidak lain untuk membantu warga agar terhindar dari jerat rentenir.
Salah satunya, melalui program bantuan modal usaha kini sudah rampung untuk tahapan pertama sebesar Rp 4,3 Milyar lebih, atau 25% dari total anggaran Kartu Bariri UMKM, yang akan disalurkan senilai Rp 15.604.600.000,- dengan jumlah penerima 4362 Kepala Keluarga (KK).
Tahapan pertama dimulai sejak bulan Februari hingga Agustus 2017 lalu di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Kasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Apriadi SE, mengatakan program Kartu Bariri UMKM dalam proses runing (bekerja), dan sudah rampung pada tahapan pertama dengan nilai anggaran Rp 4,3 milyar lebih terserap melalui 193 Agen Peliuk PDPGR  yang berada di 8 kecamatan. “Tahapan pertamanya sudah kita rangkumkan semuanya. Tinggal proses Running tahap ke dua yaitu 75% senilai Rp 11,3 milyar lebih dari total anggaran yaitu 15,6 milyar lebih,” sebutnya.
Untuk berproses ke tahap kedua ini, ada 3 kecamatan yang sudah rampung 100%, yaitu Kecamatan Maluk, Kecamatan Seteluk dan kecamatan Jereweh. Sementara untuk 5 kecamatan sisanya belum sepenuhnya disalurkan, karena masih dalam proses laporan penerima. “Apalagi di Kecamatan Taliwang ini, jumlah penerimanya terbanyak. Dari 71 peliuk, sebanyak 28 peliuk diantaranya belum memberikan laporan penerima,” terangnya.
Lebih lanjut Apriadi, menegaskan pada umumnya program Bariri UMKM ini, sangat membantu pedagang bakulan maupun micro. Terutama untuk keluar dari para tengkulak maupun koperasi yang tidak jelas. “Mereka (pedagang) merasa sangat terbantu. Bahkan ada nilai plus yang didapatnya, karena modal yang diberikan pemda bisa diambil kembali sesuai penetapan aturan yang dikeluarkan Bupati KSB,” ujarnya.
Yang jelas sambungnya, pemda menyalurkan bantuan ini untuk penduduk asli KSB, dan memiliki KTP KSB, yang walaupun itu dasar awalnya pendatang, tetapi pemerintah tetap merangkul seluruhnya, dengan catatan memiliki KTP KSB. “Semuanya kita akomodir, tanpa ada perbedaan,” tandasnya.

loading...

LEAVE A REPLY