Polemik Pembubaran HTI, Pemda KSB Serahkan ke Pengurus Pusat

0
883
loading...
loading...

Taliwang, Gaung NTB
Menyikapi keputusan Pemerintah Pusat melalui Menkopolhukam RI Wiranto yang membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap sebagai salah satu Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945.
Terkait dengan permasalahan tersebut, pengurus Muslimah HTI KSB, dr Nila Primasari dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa menolak keras rencana pembubaran organisasi tersebut.
Menurutnya, langkah pemerintah tersebut tidak memiliki dasar sama sekali. Dijelaskannya, bahwa HTI adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan (BPH).
Sebagai organisasi legal katanya, HTI memiliki hak konstitusional untuk melakukan dakwah yang sangat diperlukan untuk perbaikan bangsa dan negara ini.
Dijelaskan dr Nila, bahwa secara faktual, HTI selama lebih dari 20 tahun telah terbukti mampu melaksanakan kegiatan dakwaannya secara santun dan damai, serta diselenggarakan sesuai prosedur yang ada.
Oleh karena itu terkait dengan tudingan bahwa kegiatan HTI telah menimbulkan benturan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, menurutnya itu adalah tudingan yang mengada-ada.
Oleh karena itu dia meminta kepada pemerintah untuk menghentikan rencana pembubaran tersebut.
“Kalau pemerntah tetap memaksakan kehendak, maka akan semakin terbukti bahwa rezim yang tengah berkuasa saat ini adalah rezim refresif anti Islam,” tandasnya.
Terkait dengan aktifitas HTI di KBS menurut dr Nila pihaknya melakukan kegiatan secara rutin sesuai aturan aturan yang ada.
“Kami selalu terbuka, tidak ada hal hal yang bertolak belakang dengan aturan hukum di negara ini,” jelas dr Nila.

loading...

LEAVE A REPLY