PAUD Formal dan Non Formal dan LKP Mulai Diakreditasi

0
403
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, kembali melakukan akreditasi terhadap PAUD Formal dan Non Formal serta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tahun 2017.
Sesuai rencana strategis seperti disampaikan Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Dikbud setempat, Irhamuddin, SPd, MPd, dalam setahun ada 50 lembaga PAUD yang akan diakreditasi, untuk Pusat Kegiatan Masyarakat (PKM) 10 lembaga dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ada 5 lembaga.
Untuk tahap pertama sebutnya, sudah ada 16 lembaga yang divisitasi/akreditasi, di bulan Mei ini. Sementara untuk tahap kedua yang dilaksanakan bulan Agustus mendatang, rencananya ada 20 lembaga yang di akreditasi. “Untuk tahap dua ini, baru 12 lembaga yang menyerahkan instrument akreditasinya,” kata Irhamuddin.
Dalam mempercepat proses akreditasi ini menurut Irhamuddin, ada beberapa strategi yang disusun oleh Dinas Dikbud. Diantaranya melakukan sosialisasi dan loka karya yang dilaksanakan oleh Dinas Dikbud, lewat dana APBD yang digunakan untuk Pokja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten Sumbawa.
Tahun ini sasaran dari kegiatan tersebut, digunakan untuk 50 lembaga ditambah 25 penguatan lembaga.
Strategi lainnya, dengan pendampingan oleh Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Provinsi NTB. Sasarannya untuk 30 lembaga yang diawali dengan pemetaan mutu dan dilanjutkan dengan sosialisasi dan loka karya, pendampingan, penyusunan berkas sampai dengan usulan berkas ke Badan Akreditasi Nasional (BAN) melalui Badan Akreditasi Provinsi (BAP). “Untuk percepatan akreditasi ini, ada juga lembaga yang meminta Asesor untuk pendampingan secara langsung dalam rangka usulan akreditasi ini,” terangnya.
Akreditasi ini sendiri bertujuan untuk menilai kelayakan dari lembaga bersangkutan, apakah sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang mengacu kepada aturan yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).
Dalam akreditasi tambah Irhamuddin, ada 8 standar kelayakan yang dinilai, yakni Standar Pencapaian Perkembangan Peserta Didik, Standar Proses, Standar Kompetensi, Standar Isi, Standar Pendidik dan Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan serta Standar Penilaian Pendidikan. “Ketika 8 standar ini terpenuhi, maka layanan pendidikan sesuai bidangnya baru dikatakan layak,” demikian Irhamuddin.

loading...

LEAVE A REPLY