PT Newmont Nusa Tenggara

PUSKUD NTB Vs KUD OLAT OJONG BERUJUNG PIDANA n Empat Pengurus KUD Jadi Tersangka Pengrusakan

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Sengketa perdata kepemilikan asset koperasi antara Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) NTB dengan KUD Olat Ojong Sumbawa berbuntut panjang bahwa berujung pidana.
Pasca sengketa perdata berupa asset tanah dan bangunan Gudang Lantai dan Koperasi (GLK) yang belangsung sejak tahun 2010 silam itu, ternyata mengakibatkan empat orang mantan Pengurus KUD Olat Ojong Sumbawa dijadikan tersangka dalam kasus tindak pidana pengrusakan dan penggelapan oleh penyidik Polda NTB. Berkas perkara atas kasus tersebut dilimpahkan dan diserahterimakan penanganannya dari Penyidik Polda NTB, Rabu (17/05), kepada Kejati NTB dan diteruskan kembali kepada Kejari Sumbawa, sesuai dengan Tempus Locus Delicti (TKP) kasus tersebut terjadi.
Prosesi penyerahan berkas perkara tahap kedua tindak pidana pengrusakan dan penggelapan pagar GLK dan mesin RMU KUD Olat Ojong yang melibatkan 4 orang mantan pengurus KUD Olat Ojong Sumbawa terdiri dari lelaki HSM (80) mantan Ketua KUD Olat Ojong, AM SSos (54) mantan Sekretaris, IR IHB (55) mantan bendahara dan MA SSos mantan Ketua Pengawas KUD Olat Ojong Sumbawa tersebut berlangsung setelah berkas perkara dinyatakan lengkap P21. Selanjutnya perkara ini menjadi kewenangan JPU Kejari Sumbawa untuk menindaklanjuti persidangannya ke Pengadilan.
Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidum Feddy Hantyo Nugroho SH dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB di ruang kerjanya membenarkan telah menerima pelimpahan berkas perkara tahap kedua atas kasus tindak pidana pengrusakan dan penggelapan atas asset yang diklaim milik Puskud NTB tahun 2015 lalu dalam keadaan lengkap disertai dengan pengiriman dan penyerahan empat tersangka dan sejumlah barang bukti ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Penerimaan (BAP) berkas perkara dari tim Kejati dan Penyidik Polda NTB.
Disebutkan, akibat perbuatan para tersangka itu dikenai dengan pelanggaran yakni Pasal 170 KUHP dan Pasal 372 KUHP jo psl 406 KUHP tentang tindak pidana pengrusakan dan pengegelapan atas barang secara bersama-sama.
Dengan telah diterimanya berkas perkara  ini, terang Feddy, maka tim JPU akan melanjutkan proses penuntutannya di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Soal apakah keempat tersangka perlu ditahan atau tidak tentu menjadi pertimbangan dari JPU.
Sementara itu, penasehat hukum para terdakwa advocat Heri Saptoaji SH ketika dikonfirmasi Gaung NTB, menjelaskan bahwa persoalan yang terjadi antara Pengurus Puskud NTB dengan Pengurus KUD Olat Ojong Sumbawa itu sudah lama terjadi, yakni sejak tahun 2010 silam berawal dari adanya sengketa perdata atas bidang tanah dan bangunan gudang lantai dan koperasi (GLK) yang berada di Km-3 Jalan Raya lintas Sumbawa Bima. “Tanahnya diklaim merupakan asset milik Puskud NTB sesuai dengan sertifikat HGU yang dimiliki. Sedangkan di satu sisi tanah maupun bangunan dan sejumlah asset barangnya adalah milik KUD Olat Ojong Sumbawa sejak lama,” paparnya.
Dalam perjalanan yang panjang, mantan Pengurus KUD Olat Ojong Sumbawa ini telah menempuh upaya hukum lewat Pengadilan Negeri Sumbawa untuk sengketa perdata dan berhasil memenangkan perkara tersebut. Lantas kasus perdata ini berlanjut ke Pengadilan Tinggi Mataram hingga ke Mahkamah Agung Republik Indonesia karena pihak Puskud NTB tetap ngotot mengklaim kalau sejumlah asset milik KUD Olat Ojong itu adalah miliknya.
“Hasil pada tingkat Banding dan MA justru gugatan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon ditolak dan tidak diterima (NO) sehingga persoalan tanah dan bangunan GLK tersebut kini berstatus Quo,” papar Heri Saptoaji SH.
Heri juga menjelaskan terkait dengan sangkaan atas kliennya telah merusak pagar (kini di depan gudang ada sejumlah lapak jualan) dan menjual sejumlah mesin RMU yang sudah jadi besi tua senilai Rp 16 Juta, sebenarnya tidak benar. Pada kenyataannya, sebut Heri, asset dimaksud adalah milik KUD Olat Ojong. Sejumlah barang rongsokan tersebut sebelum dijual dan dilelang murah telah disepakati dalam Rapat Akhir Tahun (RAT) dengan hasil penjualan telah digunakan untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan GLK dimaksud. “Tetapi kita lihat saja nanti di persidangan sejauhmana pembuktian unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka,” tukasnya.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply