PT Newmont Nusa Tenggara

Pansus II Rekomendasikan Dua Raperda Ditunda Penetapannya

Sumbawa Barat, Gaung NTB
Masih dalam suasana agenda pembahasan Raperda tahun 2017 usulan eksekutif. Setelah dilakukan berbagai tahapan demi tahapan, akhirnya, Pansus II di DPRD KSB, merekomendasikan sedikitnya 2 Raperda yang di tunda penetapannya di Paripurna belum lama ini.
Ketua Pansus II Raperda, Abidin Nazar, SP, MP, menyebutkan adapun dua Raperda yang telah di rekomendasikan penundaan penetapannya antara lain, Raperda tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
Terhadap Raperda ini, Pansus II memberikan catatan kritis, yaitu Raperda merupakan amanat UU No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Kemudian, hal prinsip yang perlu dimuat dalam Raperda ini adalah dokumen kajian tentang penetapan zonasi atas lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang tentu nya mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
KSB tidak boleh bertentangan dengan tata ruang wilayah. Sementara hingga saat ini kajian tersebut baru di rencanakan di dalam APBD Tahun 2017, dalam hal ini tertuang di RKA Bappeda dan Litbang KSB.
Kemudian memperhatikan saran dan masukan dari biro hukum Setda Provinsi NTB yang memberikan tentang beberapa point point penting yang belum termuat dalam Raperda perlindungan Lahan berkelanjutan.
Abidin Nasar menyebutkan, atas dasar kondisi tersebut Pansus II merekomendasikan untuk menunda penerapan Raperda tentang perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan menjadi peraturan daerah.
Abidin Nasar, menegaskan Raperda tentang pokok pengelolaan keuangan daerah pun oleh Pansus II merekomendasikan penundaan penetapannya.
Pansus II juga memberikan catatan kritis yaitu Raperda ini merupakan amanat dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan pasal 280 dam pasal 283 menyebutkan, pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara yertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangam, efisien, ekonomi, efekyif, transparansi bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Dalam proses pendalaman dengan SKPD terkait dari hasil konsultasi ke Provinsi dan pusat, bahwa terkait dengan pokok pokok pengelolaan keuangan daerah, saat ini sedang dilakukan proses revisi peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang pendanaan pengelolaan keuangan daerah. “Atas dasar inilah Pansus II merekomendasikan menunda penetapan Raperda tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah menjadi Perda,” pungkasnya.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply