Satu Karyawan PHK GRT Hotel Cabut Laporan ke Disnakertrans KSB

0
221
loading...
loading...

Sumbawa Barat, Gaung NTB
Satu dari empat karyawan yang sebelumnya di PHK secara sepihak oleh manajemen Grand Royal Taliwang (GRT), Kamis (09/03), resmi mencabut laporannya baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Pencabutan laporan ini dilakukan, karena sudah ada kesepakatan antara karyawan (Suryadi), dengan pengusaha di tingkat Bipartit. Itu artinya, tinggal tersisa 3 laporan karyawan yang harus dituntaskan melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H Abdul Hamid, SPd, MPd, mekanisme PPHI ini mengacu kepada UU No. 2 Tahun 2004, dengan tahapan perundingan bipartite, mediasi/tripartite serta Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Dijelaskannya, proses penyelesaian masalah PHK karyawan Grand Royal Hotel ini, baru mulai pada tingkat perundingan Bipartit atau pertemuan pihak penggugat (karyawan), dengan pihak tergugat dalam hal ini perusahaan pengelola hotel. Pertemuan anatar kedua pihak ini, dijadwalkan hari ini, Jum’at (10/03). “Penyelesaian masalah PHK ini baru pada tahap Bipartit,” ujarnya.
Untuk mencapai proses PHI kata dia, masih cukup panjang dan itu juga harus menunggu proses Tripartit atau mediasi yang melibatkan mediator dari pemerintah. Bipartit yang akan dilaksanakan dua pihak, masih di luar tanggung jawab Disnakertrans. Kecuali dalam pertemuan Bipartit itu, tidak menemukan solusi atau penyelesaian.  “Pertemuan bipartit bisa dilaksanakan di mana saja, tergantung kesepakatan kedua pihak. Tapi kami dari Disnakertrans, bisa membantu menyiapkan lokasi pertemuan, jika memang diminta,” terangnya.
Kalau tidak ada solusi dari pertemuan Bipartit, maka kedua belah pihak dapat langsung mengajukan kepada Dinaskertrans, untuk melakukan pencatatan dan permohonan pencatatan PPHI. “Untuk mengajukan permohonan tersebut, harus dilampirkan notulen, daftar hadir serta risalah pertemuan Bipartit. Jadi tidak serta merta langsung diambil alih oleh Disnakertrans,” tandasnya.
Jika masalah yang dilaporkan karyawan Hotel Grand Royal akan masuk proses Mediasi/Tripartit, karena masih harus menunggu hasil dari proses Bipartit itu sendiri.
Meskipun jadwal Bipartit sudah ditetapkan, bisa saja ada pihak yang tidak hadir, sehingga harus mengundur waktunya, jadi pada prinsipnya pihaknya siap membantu menyelesaikan kasus tersebut. Hanya saja proses harus sesuai yang diamanatkan oleh perundangan.
Hal penting yang disampaikan, Disnakertrans tidak bisa terlalu jauh melakukan intervensi setiap laporan yang masuk, karena memang kewenangan yang dimiliki hanya memberikan bantuan dalam setiap proses. “Kami hanya menunggu proses antara dua pihak yang bersengketa, karena memang kewenangan yang dimiliki hanya melakukan mediasi terhadap semua persoalan yang disampaikan,” demikian H Abdul Hamid.

loading...

LEAVE A REPLY