Pemda Sumbawa Launching Program Krabat

0
643
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa akhirnya melaunching Program Desa Bebas Rentenir melalui Kredit Sahabat (Krabat) yang berlangsung di Aula H Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (22/03), yang dihadiri seluruh Sekretaris Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa.
Sebenarnya, program yang akan diperuntukan bagi petani miskin tersebut direncanakan akan dilaunching pada 17 Februari 2017 atau momentum setahun Pemerintahan Husni–Mo, namun gagal.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Seminar Nasional dengan tema ‘Mengembangkan BUMDesa dalam Upaya Membersihkan Masyarakat Desa Dari Jerat Rentenir”
Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah dalam sambutannya menyampaikan, hajat Pemda dengan Program Krabat ini adalah masyarakat akan dimudahkan dan dilayani dalam suasana penuh persahabatan untuk mendapatkan bantuan kredit tampa bunga yang akan difasilitasi oleh Pemerintah desa melalui lembaga Badan Usama Milik Desa (BUMDes).
Dalam penyelengaraan program Krabat tersebut jelas H Mo—sapaan Wakil Bupati Sumbawa, pengembalian bantuan kredit yang diberikan kepada petani miskin itu juga bersahabat, karena memang nasabah tidak dibebani untuk membayar bunga. “Kredit ini akan kami berikan kepada petani miskin yang tersebar di seluruh pedesaan yang ada di Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.
H Mo, berharap melalui program tersebbut, akan menjadi salah satu solusi dari ikhtiar besar bersama dalam menuntaskan kemiskinan dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Disampaikan H MO, bahwa Program Krabat itu merupakan salah satu visi Misi Husni–Mo saat menjadi calon pada Pilkada 2015 lalu.
Ketika terpilih dan kemudian dilantik jelasnya, program tersebut langsung dijadikan program prioritas dan masuk dalam RPJM 2016-2021. “Begitu ditetapkan dalam RPJM, kami segera membentuk tim untuk mempersiapkan regulasi teknis sebagai rujukan pelaksanaan program ini di lapangan, alhamdulillah, sebagai tahap awal, dalam APBD 2017 telah dialokasikan dana sebesar Rp 15 milyar untuk pelaksanaan program gerakan desa bebas rentenir yang terformulasi dalam kredit krabat” paparnya.
Lebih jauh disampaikan H Mo, bahwa walaupun kredit krabat telah dilauncing, bukan berarti bahwa program ini benar-benar telah sempurna karena tetap akan diupayakan untuk melakukan penyempurnaan.
Sementara itu terkait dengan kegiatan Seminar Nasional yang menghadirkan narasumber nasional yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan BUMDesa merupakan ikhtiar Pemda mendapatkan ilmu, wawasan, masukan dan informasi sebanyak-banyaknya agar program ini benar-benar mencapai hajatnya.
“Saya berkeyakinan, Gerakan Desa Bebas Rentenir melalui Kredit Krabat yang akan disalurkan melalui BUMDesa ini akan berjalan sukses jika kita melaksanakan dengan penuh semangat kolaborasi,” katanya.
Oleh karena itu H Mo, berharap, semua pihak agar mengambil bagian untuk mengawal program ini sesuai dengan kapasitas, tugas dan fungsinya agar berlangsung dengan sukses.
Sementara sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Dr. M. Ikhsan Safitri dalam laporannya menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan Program Krabat itu adalah Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui BUMDesa Dalam Rangka Implementasi Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa.
Program tersebut jelasnya bertujuan agar Program Desa Bebas Rentenir melalui “Krabat” dapat terinternalisasi dan tersosialisasi kepada para pemangku amanah dengan baik dan utuh.
Disampaikannya, bahwa lokasi prioritas untuk uji coba Program Desa Bebas Rentenir Tahun 2017 ini dengan pagu anggaran sebesar Rp 15 miliar itu berlangsung di 10 Kecamatan yang termasuk kecamatan yang warganya atau petani paling banyak miskin dengan sasarannya sekitar 5.000 orang petani, dengan asumsi rata-rata mendapat Rp 3.000.000 / petani.
“Untuk tahun ini ada 10 kecamatan, selebihnya diharapkan dapat dilanjutkan tahun depan dengan program yang sama dengan spektrum yang lebih luas, dan melalui program lainnya secara terpadu, harapnya.
Sementara itu Irjen PPMD Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI Drs. Sugito, M.Si yang melakukan launcing Program Kredit Sahabat itu dalam arahannya menyampaikan agar pemerintah desa lebih berhati-hati dan tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam penggunaan dana desa.
Selain itu sambungnya, juga diharapkan kepada setiap desa untuk melibatkan Pendamping Desa dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegaitan di desa. “Sangat besar dana negara yang digunakan untuk merekrut para Pendamping Desa ini, maka menjadi sia-sia apa yang telah dihajatkan oleh pemerintah, jika desa tidak memanfaatkannya dengan baik, ujarnya.

loading...

LEAVE A REPLY