Kasus Human Traficking Harus Jadikan Perhatian Khusus Pemerintah

0
196

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Anggota Komisi IV DPRD Sumbawa, Andi Rusni, yang menyempatkan diri ikut dalam jumpa pers, terkait dengan human Traficking dan pemulangan Nora. Menekankan agar pemerintah serius dalam menangani kasus Human trafficking.
Menurutnya, pemerintah setengah hati dalam menangani kasus human traficking, Terbukti dengan bermunculannya kasus tersebut yang dilakukan oleh orang yang sama, sehingga tidak ada yang memberikan efek jera bagi pelaku.
Dalam penyampaiannya, Andi Rusni, menegaskan bahwa, persoalan buruh migran diibaratkan seperti gunung es di tengah lautan, sehingga tidak sedikit TKW diperdagangkan dengan tidak manusiawi. Tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan pusat. Karena sistem undang-undang yang dibuat tidak menyentuh substansinya, sebab selalu ada celah untuk melakukan kejahatan. Ini sangat berbahaya kalau tidak ada upaya yang benar-benar serius, sehingga akan banyak sekali warga negara yang menjadi korban di luar negeri oleh agency.
Sejak penempatan di penampungan ada aturanya. Dalam praktiknya kata Andis, negara yang dituju adalah negara yang dimoratorium oleh pemerintah. Regulasi yang dibuat harus benar benar diperhatikan untuk menghindari hal-hal seperti ini. Tapi banyak kejadian yang terjadi di luar aturan main. Maka untuk itu pemerintah daerah harus serius khususnya Disnakertrans. DPRD sudah membuat regulasi mengenai hal itu yang salah satu pointnya adalah diaktifkannya Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (KPTKI), ujar Andi Rusni.
Dengan adanya kasus Nora dan tiga orang rekannya, Andis, berharap supaya dijadikan dasar oleh pemerintah untuk berbuat lebih besar untuk perlindungan buruh migran. Bahkan ia menegaskan mengenai adanya perusahaan pemberangkatan buruh migran yang tidak menepati janji, harusnya Disnakertrans memanggil dan menghadapinya.
“Jika perusahaan tidak mau menghadiri panggilan, berarti sama saja dengan tidak kooperatif, Maka Disnakertrans memiliki kewenangan untuk memblacklist perusahaan tersebut, Oknumnya juga harus dilaporkan ke polisi agar bisa dipanggil paksa secara hukum,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY