PT Newmont Nusa Tenggara

Soal Program Aspirasi, Sejumlah LSM Gelar Datangi DPRD Sumbawa

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Gabungan LSM di Kabupaten Sumbawa mendatangi serta menggelar hearing dengan DPRD Sumbawa yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Sumbawa, Senin (20/03).
Hearing tersebut langsung dipimpin Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP yang didampingi Wakil Ketua Dr A Rahman Alamudy, Kamaluddin ST serta sejumlah anggota DPRD Sumbawa. Sementara dari eksekutif langsung dihadiri Sekda Sumbawa, H Rasyidi serta seluruh pimpinan Perangkat Daerah, selain itu juga dihadiri oleh PPK seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemda Sumbawa. Disamping itu dalam hearing tersebut juga dihadiri anggota FKPD diantaranya, Kapolres Sumbawa dan Kejaksaan Sumbawa.
Aris Munandar, perwakilan LSM dalam pertemuan itu berharap kepada pimpinan DPRD Sumbawa dan eksekutif agar ada kejelasan terkait dengan pelaksanaan program aspirasi, karena menurutnya diduga ada intimidasi dan intervensi kepada PPK oleh oknum anggota DPRD Sumbawa terkait dengan pelaksanaan program aspirasi tersebut.
Aris berharap agar ada kejelasan aturan terkait dengan penyelengaraan pemerintahan terutama dalam melaksanakan program aspirasi tersebut, dan harus ada kejelasan dalam tugas dan fungsi masing-masing lembaga baik eksekutif maupun legislatif dalam eksekusi program tersebut.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP, menjelaskan bahwa dalam usulan program aspirasi tersebut ada dasar hukumnya dan jelas mekanismennya.
Dijelaskannya, program aspirasi itu diperoleh melalui reses Anggota DPRD Sumbawa, juga melalui hasil hearing yang diakumulasikan kemudian diparipurnakan.
Penyampaian program aspirasi tersebut kembali dipertegas melalui penyampaikan pokok fikiran DPRD dalam Musrembang Tingkat Kabupaten. “Inilah payung hukum kami dalam mengusulkan program aspirasi ini,” jelas Lalu Budi.
Terkait dengan eksekusi program tersebut, menurut Lalu Budi, bahwa DPRD tidak memilik hak sedikitpun untuk melakukan eksekusi. “Kami hanya mengusulkan, eksekusinya itu merupakan kewenangan penuh dari eksekutif dengan seluruh perangkatnya,” jelasnya.
Lalu Budi, menilai penyelengaraan pemerintahan selama ini sudah dilaksanakan oleh DPRD Sumbawa ‘on the track’.
Sementara itu Sekda Sumbawa, H Rasyidi menyampaikan bahwa dari hasil rapat bersama pimpinan Perangkat Daerah, diketahui bahwa sampai saat ini dari seluruh paket yang ada 90 persen masih dalma proses perencanaan.
Namun diakui bahwa memang sudah banyak perusahaan atau rekanan yang menyampaikan usulan, dengan membawa atas nama pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat serta pihak lainnya. Namun karena masih berproses sehingga belum menjawab usulan mereka, karena memang masih berproses.
Sebenarnya yang paling penting diketahui oleh PPK jelas Sekda, sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang diberikan kepada PPK yang sudah ditunjuk oleh Penggunan Anggaran, agar dalam mengambil keputusan tidak mengacu kepada pesanan siapapun, tetapi dengan melihat kemampuan CV atau PT tersebut dalam melaksanakan kegiatan.
“Silahkan dipertimbangkan dengan baik, jangan melihat siapa yang menyuruh datang, saya minta kepada PPK agar laksanakan tugas secara profesional, sesuai dengan kewenangan yang diberikan,” demikian Sekda Sumbawa H Rasyidi.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply