PT Newmont Nusa Tenggara

DR Lahmuddin Zuhri : Harap Lebih Berhati–Hati Dengan Perda Masyarakat Adat

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Menyikapi rencana adanya salah satu Perda yanag diinisiasi oleh DPRD Sumbawa yakni Perda Masyarakat Adat. Salah seorang tokoh intelek muda Sumbawa, DR Lahmuddin Zuhri MHum kepada Gaung NTB, Senin (20/3) mengatakan, bahwa pada prinsipnya Perda Masyarakat Adat harus ada untuk memfilter, agar jelas jika ada klaim oleh kelompok tertentu atas suatu wilayah yang mana komunitas yang dikatakan hukum adat serta mana masyarakat yang dinamakan komunitas saja.
Namun demikian, harus ada verifikasi dan pengkajian terhadap hak atas penguasaan wilayah yang dimilikinya, jika tidak ada Perdanya maka akan menjadi bias, karena tidak ada regulasi yang memayungi serta posisi yang jelas terhadap masyarakat adat. Yang dinamakan masyarakat adat, tentunya memiliki beberapa bukti, seperti bukti historis, bukti penguasaan lahan dan sebagainya. “Masyarakat hukum adat harus terjaga dari dulu sampai sekarang, itu butuh pembuktian apakah masih ada masyarakat seperti itu, sehingga tidak lagi ada klaim dari kelompok tertentu yang mengakui dirinya masyarakat adat, sementara disisi lain pihak pemerintah tidak mengakui adanya masyarakat adat di Sumbawa, ini menjadi persoalan besar nantinya”, ujar DR Lahmuddin.
DR Lahmuddin memaparkan, jika Perda tersebut nantinya disahkan oleh DPRD Sumbawa dan ada kelompok tertentu yang “menungganginya” maka akan menjadi salah besar. Karena itu Pemerintah Daerah dan DPRD Sumbawa harus lebih berhati–hati membuat Perda tersebut, harus ada aturan mainnya atau rambu–rambunya, bagaimana mengakui kelompok masyarakat untuk bisa dikatakan kelompok tersebut adalah masyarakat adat.
“Jangan sampai pemerintah daerah dan DPRD membuat aturan yang salah, perda tersebut penting tetapi harus berhati-hati dalam membuatnya karena Perda tersebut sifatnya regulatif’, tegas DR Lahmuddin.
DR Lahmuddin berharap agar pemerintah daerah dan legislatif harus bekerja berhati–hati dalam melindungi masyarakat Sumbawa, terlepas masyarakat adat atau bukan, supaya tidak terjadi klaim sepihak dari masyarakat. Artinya harus melalui proses penelitian yang panjang melalui amanat dari perda tersebut. “Pemerintah Daerah dapat membentuk tim pengkajian dan komunitas mana yang layak disebut Masyarakat Adat sehingga hak dan kewajiban masyarakat adat menjadi jelas, serta memiliki hak dan tanggung jawab terhadap pemerintah daerah”, tandas DR Lahmuddin.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply