PT Newmont Nusa Tenggara

FPAN DPRD KSB Desak Disos Tangani Masalah Sosial

Sumbawa Barat, Gaung NTB
Akhir-akhir ini disejumlah obyek seperti Pasar Tana Mira Taliwang, hampir setiap harinya terlihat Gelandangan Pengemis (Gepang). Bahkan pemandangan yang sama pun juga tampak di kecamatan lainnya. Hal ini tentu saja memicu tanda tanya tentang peran dari pemerintah. Terlebih ada pula pengidap gangguan kejiwaan yang berkeliaran seakan-akan tak terurus.
Terkait masalah sosial tersebut, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Muhammad Hatta, mengaku prihatin
dan meminta pemda setempat, mengambil inisiatif dan langkah untuk menertibkan Gepeng dan pengidap gangguan kejiwaaan.
Menurutnya, pemerintah mempunyai regulasi guna menertibkan masalah ini, sebab keberadaan pengidap gangguan jiwa dan Gepeng di jalanan dapat menganggu ketertiban umum. Ini juga tidak baik bagi kondisi Sumbawa Barat, yang memiliki filosofi kehidupan masyarakat yang religius. ‘’Seharusnya ini dipantau dan ditertibkan. Orang gila atau Gepeng mulai banyak di Taliwang bahkan di kecamatan lain. Termasuk oknum warga yang mengatas namankan yayasan  yang meminta sumbangan ke rumah-rumah warga. Harusnya juga dipantau Dinas Sosial,” kata Hatta.
Ia mengatakan, penertiban bisa dilakukan secara lintas sektoral. Apalagi, kebanyakan pengemis atau peminta sumbagan atas nama yayasan justru dari luar daerah.
Dinas yang mengurusi masalah ini, lebih proaktif bahkan berkoordinasi dengan Pol PP melakukan razia razia, atau operasi gabungan. Jika Gepeng atau orang gila ini dibiarkan terus berkeliaran, dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat.
Ia mencontohkan di Pasar Taliwang, gepeng menjamur. Sementara pengidap gangguan kejiwaaan, masih ada bahkan berkeliaran di desa dan kecamatan. Seharusnya instansi tehnis turun dan melakukan langkah penanganan. “Jangan tunggu ada masalah dulu baru bereaksi. Tupoksi dinas sudah jelas, tinggal dijalankan saja,“ tandasnya.
Sementara itu, Sekeratris Dinas Sosial (Disos) KSB, Manurung, SPd, mengatakan akan mlakukan pendataan terhadap Gepeng dan penderita gangguan jiwa. Termasuk modus peminta sumbangan mengatas namakan pembangunan musholah, masjid, panti asuhan luar daerah. “’Kita segera data dulu. Lembaga permintaan sumbangan harus sosialisasi dulu, izin dulu. Selanjutnya, Gepeng dan penderita gangguan kejiwaan segera dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan (Dikes) agar segera turun melakukan penertiban,” ujarnya.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply