PT Newmont Nusa Tenggara

Kades SP II : SK Gubernur Dasar Pengadaan Lahan Masyarakat SP

Plampang, Gaung NTB
Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 161 Tahun 1997 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 1997 tentang pengadaan lahan seluas 3000 HA di lokasi Prode Desa Plampang Kecamatan Plampang untuk keperluan lokasi pemukiman transmigrasi satuan pemukiman (SP) kini menjadi tuntutan warga SP Prode.
Abdul Haris Kepalda Desa SP II kepada Gaung NTB, Rabu (8/3) lalu mengatakan bahwa SK yang diterbitkan 19 tahun lalu itu, kini lokasi lahannya menjadi komoditi untuk disewakan. “Lahan tersebut menjadi mata pencaharian oknum tertentu yang menyewakan tanah tersebut kepada petani” ungkap Abdul Haris.
Abdul Haris menambahkan bahwa lahan yang sejak diterbitkan SK sampai saat ini tidak pernah digarap oleh masyarakat SP, melainkan lahan tersebut dikuasai oleh pihak LAR. “Pengukuran yang dilakukan bulan kemarin oleh Pemkab Sumbawa, mendiskriditkan kepentingan masyarakat SP, karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal”, jelasnya.
Sesuai pertemuan di kecamatan sebagaimana yang tertuang di berita acara pertemuan bahwa pengukuran dilakukan di bagian paling timur berdasarkan SK LAR Nomor 700 Tahun 2000, namun yang dilakukan di lapangan tidak seperti itu, sehingga hasil total luas yang diukur hanya 612 HA. “Nah dari 612 HA kalau diambil oleh LAR 400 hektar maka sisanya tidak akan mencukupi lahan untuk masyarakat SP, dan pertanyaan berikutnya adalah dimanakah lahan 3000 HA yang tertuang dalam SK Gubernur 1997 lalu?,” kata Haris panjang.
Masih kata Haris, pihaknya akan melakukan proses hukum kaitan dengan lahan tersebut. “Kalau Pemkab Sumbawa khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasisetengah hati dalam menyelsaikan masalah lahan SP, maka kami akan menempuh jalur hukum, karena sudah belasan tahun masyarakat SP dirugikan,” pungkas Abdul Haris.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply