Waspada Penyalagunaan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Terbitkan SE

0
267

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Guna mewaspadai penyalagunaan administrasi kependudukan, Bupati Sumbawa melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 009/046/2017. Surat tersebut juga dihajatkan untuk memperkuat kordinasi pengawasan orang asing (Tim Pora), yang akhir-akhir ini sedang marak melakukan operasi tangkap tangan terhadap para WNA yang datang ke Indonesia, tanpa memiliki paspor maupun izin tinggal. “SE ini akan kami distribusikan ke 157 desa di 24 kecamatan,” kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Sumbawa, Ir H Zulqifli.
Menurutnya, kordinasi lintas sektoral dalam mengawasi terbitnya dokumen kependudukan maupun keberadaan warga Negara asing yang memiliki dokumen kependudukan layaknya warga Negara Indonesia.
Kapasitas dan peran perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan seperti Kepala Dusun, RW/RT dalam memberikan laporan terhadap peristiwa kependudukan harus terkoneksi dengan cepat kepada pemerintah kabupaten, dalam hal ini Disdukcapil yang memang memiliki tufoksi tersebut.
Tidak hanya itu, proses verifikasi dan validasi terhadap syarat-syarat permohonan penerbitan dan perubahan dokumen kependudukan dapat lebih diperketat sehingga tidak ada lagi dokumen kependudukan yang lolos dari pendataan.
Disisi lain Zulqifli menjelaskan, keberadaan SE juga dapat memperkuat koordinasi dari mulai tataran bawah sekalipun. “Apabila ditemukan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK pada orang asing yang diduga tidak sesuai dengan data kependudukan yang ada, maka kami harapkan masyarakat dapat berkordinasi dengan Disdukcapil, Kepolisian, TNI maupun Imigrasi sehingga kita dapat sama-sama menjaga marwah Negara Indonesia, di mata dunia, yang artinya bahwa dokumen kependudukan di Indonesia itu tidak mudah untuk diakses oleh warga Negara asing,” tandasnya.

LEAVE A REPLY