Ridwan Terpilih Menjadi Ketua DPC PPP Sumbawa

0
285
loading...
loading...

Sumbawa besar, Gaung NTB
Musyawarah Cabang (Muscab) ke- VIII DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sumbawa yang digelar di Hotel Cendrawasih, Brang Biji, Sumbawa Besar pada Jumat (30/12) dihadiri Ketua DPW PPP Provinsi NTB, H Muhammad SH, 24 Pengurus Anak Cabang (PAC). Selain itu juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Drs H Rasyidi, Korwil DPD Pulau Sumbawa, Dr Umaiyah SH MH dan pengurus DPC PPP Kabupaten Sumbawa, serta 16 PAC yang ada di Kabupaten Sumbawa.
Dalam Muscab yang berlangsung dengan sistem votting tersebut, Sekretaris DPC PPP, Ridwan SP berhasil terpilih sebagai ketua dengan 27 suara mengalahkan Ismet Ismail yang hanya memperoleh 2 suara dan A Rahman SH dengan perolehan 4 suara.
Ketua DPC PPP terpilih, Ridwan SP ketika ditemui Gaung NTB mengucapkan terima kasih kepada pengurus PAC yang telah memberikan amanah kepadanya untuk memimpin partai ini 5 tahun ke depan. “Saya juga mengharapkan dampingan dari H Abdurrahman SH agar dapat bergandeng tangan untuk membangun partai ini kearah yang lebih baik sehingga PPP bisa besar”, ujarnya.
Sebelumnya, Pimpinan DPW PPP NTB, H Muhammad SH mengatakan, Muscab ke-VIII di Kabupaten Sumbawa merupakan yang terakhir dari 10 wilayah kota dan kabupaten se-NTB. Muscab dipercepat menyusul adanya instruksi dari KPU untuk menghadapi pemilihan sejumlah kepala daerah. Berdasarkan hasil keputusan 30 November di Jakarta, maka pemenang dualisme sudah final.
“Kita yang menang kalaupun ada yang menyatakan dirinya menang itu pembohongan besar. Ini yang perlu saya luruskan dan untuk diketahui oleh para pengurus PPP, hanya saja saat ini secara administrasinya masih dalam proses, sehingga belum ada pengesahan secara menyeluruh PPP versi Djan Faridz,” katanya.
Menurut H Muhammad, dengan adanya keputusan pengadilan dan surat Kementerian Hukum dan HAM, maka secara hukum PPP saat ini tidak ada lagi dua versi. Pemerintah harus mengakui PPP Djan Faridz. Kalau pendaftaran PPP tidak dilayani dalam waktu 7 hari oleh pemerintah terkait, maka akan salah besar dan itu akan melanggar hukum.
Ia juga menyayangkan anggota DPRD tidak tampak hadir dalam kegiatan Muscab tersebut dan hal itu akan menjadi bahan evaluaasi pengurus.
“Kalau tidak bisa dibina kita binasakan. Jangan jadi duri dalam PPP, berbicara hukum politik tidak ada kawan yang abadi itulah politik. Yang jelas para dewan yg duduk saat ini akan kita pertimbangkan ulang nantinya bahkan kita dapat melakukan tindakan PAW bila itu diperlukan untuk kemajuan PPP ke depan”, tegasnya.

loading...

LEAVE A REPLY