KSB BERTEKAD JADI KABUPATEN BEBAS KORUPSI * Wabup KSB Serahkan Hasil TPTGR ke Kajari Sumbawa

0
274
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Fud Syaifuddin ST, mendatangi kantor Kejari Sumbawa, Senin (09/01).
Kedatangan Wabup KSB didampingi Inspektur Itkab setempat, Ir Adi Muluddin MSi atas nama Pemda KSB, untuk melaporkan sekaligus menyerahkan hasil berita acara persidangan dari Majelis Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) atas kerugian negara dan penyelesaian utang yang belum terbayarkan dan menjadi tanggung jawab sejumlah aparatur sipil negara (ASN) maupun sejumlah rekanan (kontraktor) berdasarkan hasil temuan BPK-RI. Tunggakan yang dikembalikan itu terjadi tahun anggaran 2009 hingga awal Tahun 2016 lalu mencapai sekitar 650 Juta lebih. Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) diharapkan menindaklanjutinya.
Prosesi penyerahan dokumen hasil persidangan majelis TPTGR KSB tersebut berlangsung di ruang kerja Kajari Sumbawa ditandai dengan penyerahan dari Wabup KSB Fud Syaifuddin ST kepada Kajari Paryono SH disaksikan Kasi Datun, Kasi Pidsus, Kasi Intel, Kasi Pidum, Kasubag Bin, Inspektur Itkab KSB dan sejumlah wartawan.
Wabup Fud Syaifuddin ST dalam keterangan persnya menyatakan bahwa penyerahan tersebut untuk meminimalisir persoalan kerugian negara dan penyelesaian utang oleh ASN dan rekanan di KSB. “Ini dilakukan semata-mata untuk menghilangkan imej negatif terhadap KSB untuk menjadi sebagai Kabupaten bebas korupsi di NTB,” sebutnya.
Diakui kalau dirinya sedang belajar dalam hal pengelolaan keuangan daerah yakni bagaimana proses keuangan daerah ini dapat berjalan dengan baik. Diakui pula, di bidang pengawasan hasil temuan yang telah disidangkan memang ada aparatur dan rekanan yang harus melakukan “setor kembali” dan kemudian menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya.
Fud Syaifuddin menyebutkan temuan BPK-RI dimaksud ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan persidangan majelis TPTGR adalah menyangkut anggaran sejak tahun 2009 hingga awal 2016. Tunggakan yang belum terselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya baik pada saat pemerintahan sebelumnya maupun dimasa awal kepemimpinan Musyafirin – Fud dengan nilai nominal anggaran mencapai sekitar Rp 1,2 M tetapi ada juga yang minta dhapuskan berdasarkan temuan yang telah diselesaikan, sehingga bersisa sekitar Rp 650 Juta. “Inilah yang dimintai bantuan kepada pihak Kejaksaan untuk dapat membantu penyelesaiannya,” katanya.
Hal senada juga dijelaskan Inspektur Itkab KSB Ir Adi Muluddin M.Si bahwa khusus untuk tahun 2016 sebetulnya ada progres, namun hanya Rp 82 Juta hasil temuan BPK namun yang berhasil diselesaikan. Sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya 2009 – 2015 itu ada beberapa kasus yang lebih banyak pada pihak ketiga (rekanan) akibat terjadinya kelebihan pembayaran atas pekerjaan fisik proyek.
Menurutnya, berbagai upaya pemanggilan terhadap rekanan telah dilakukan nakmun hasilnya belum menunjukkan adanya progres sebagaimana yang diharapkan, karena itu bantuan Kejaksaan sebagai JPN sangat dibutuhkan, tukasnya.
Sementara itu Kajari Sumbawa Paryono SH memberikan apresiasi kepada Pemda KSB atas kepercayaan yang diberikan kepada pihak Kejaksaan, untuk menindaklanjuti hasil persidangan majelis TPTGR dimaksud. Fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang ada di Kejaksaan dalam hal Pemilihan dan Pemulihan Hak (PPH), akan melakukan penagihan dulu dengan memilah mana yang belum membayar dan mana yang telah mengangsur. Karena itu pihak Kejaksaan akan mengundang semuanya dan nantinya akan diberikan batas waktu bagi penyelesaiannya.
“Kalau kenyataannya nanti ada ditemukan perbuatan melawan hukumnya, maka akan ditindak tegas dengan aturan hukum yang berlaku, karena itu pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait baik itu ASN maupun rekanan secepatnya dilayangkan agar masalah tunggakan pembayaran yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya dapat diselesaikan dengan baik,” tandas Kajari Paryono.

loading...

LEAVE A REPLY