Bupati KSB Ingatkan Kades Potensi Pungli

0
319
loading...
loading...

Taliwang, Gaung NTB
Sebanyak 16 kepala desa terpilih, resmi dilantik Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), DR Ir H W Musyafirin MM,  di lantai III gedung Sekretariat Daerah (Setda), Kamis (05/01).
Bupati mengatakan, Kades adalah pejabat publik. Jadi semua tugas dan tanggung jawab Kades, diawasi masyarakat dan aparat penegak hukum. “Saya bukannya menakut nakutin. Tapi ini aturan dan kebijakan dari pusat bahwa sudah ada tim atau Satuan Tugas (Satgas) pemeberantasan Pungutan Liar (Pungli). Jika ada pungutan di luar aturan resmi di desa, itu sasaran Pungli,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan kepala desa, bahwa saat ini ada aturan keterbukaan informasi publik. Kades adalah pemimpin ditingkat desa yang diberikan kewenangan mengelola dana besar di desa, atau bahkan lebih besar dari SKPD. “Kita sekarang meraih predikat, kabupaten paling terbuka di bidang informasi se NTB. Ini yang harus kita jaga. Seluruh kegiatan pemerintahan harus disampaikan keoada masyarakat, kasih tahu. Baik secara langsung maupun melalui media massa,” imbuhnya.
Pemerintah juga meminta para kades menjaga kondusifitas daerah. Harus memiliki komitmen anti korupsi dan bina aparatur di bawah untuk bisa bekerja sama dengan masyarakat dan tim penggerak gotong royong yang ditunjuk pemerintah. “Kades juga harus menandatangani fakta integritas untuk tidak melakukan pungli dan tidak korupsi,” kata Bupati. 
Apa saja potensi pungli di desa. Jika dulu desa tidak terlalu disorot kasus pungli. Pasalnya, tingginya kontrol masyarakat serta minimnya kewenangan kepala desa membuat kasus pungli tidak mencolok.
Namun dengan kebijakan aturan yang baru dimana alokasi dana desa cendrung lebih besar digelontorkan pusat bahkan hingga Rp 2 Miliar per desa, membuat kewenangan pemerintah desa rentan dengan pungli. Desa bisa diberikan kewenangan penuh mengelola pembangunan di desa termasuk infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi.

loading...

LEAVE A REPLY