Bakesbangpoldagri Belum Cairkan Uang Partai PPP

0
376
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Dana Partai yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten tahun 2016, untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya tidak dapat dicairkan, karena terganjal masalah dualisme partai tersebut.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Sumbawa, H Yahya Adam BA, kepada Gaung NTB, belum lama ini menyampaikan, dari seluruh anggaran partai, hanya PPP yang tidak dapat dicairkan uang partainya.
Menurut Haji Yahya—sapaan akrab Kepala Bakesbangpoldagri, selain karena adanya dualisme kepengurusan di partai tersebut, juga adanya surat edaran dari Direktur Djendral Politik Pemerintahan Umum, Kemenkum HAM RI, yang isinya meminta kepada pemerintah untuk menundah pencairan dana partai untuk PPP, baik dana yang di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sebelumnya tambah Haji Yahya, PPP dibawah kepengurusan Rusli Manawari, pernah mengusulkan pencairan uang partai tersebut, namun ada surat masuk kepada Kesbangpoldagri dari kubu PPP H Arahman, yang menyatakan keberatan untuk mencairkan uang tersebut dengan dasar adanya keputusan pengadilan yang memenangkan di pihak H Arahman di pusat.
Karena polemik tersebut kemudian ditegaskan kembali dengan surat dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, sehingga uang partai PPP tidak dapat dicairkan tahun ini.
Sementara untuk uang partai Golkar, menurut Haji Yahya, memang terjadi kesepakatan untuk membagi uang partai tersebut antara kubu Golkar dibawa Dr A Rahman Alamudy, SH, MSI, dengan kepengurusan Golkar dibawah Jack Morsa H Abdullah. Namun sampai saat ini yang sudah dicairkan baru 50 persen untuk kubu Golkar Jack Morsa karen sudah ada SPJ, namun untuk kubu Abi Mang, menurut Haji Yahya belum dapat dicairkan, sesuai rekomendasi BPK, sampai pada saat audit BPK belum ada SPJ. “Untuk partai lainnya tidak ada masalah,” demikian H Yahya Adam BA.

loading...

LEAVE A REPLY