PT Newmont Nusa Tenggara

Sengketa Lahan, Warga SP2 Ancam Proses Hukum

Plampang, Gaung NTB
Sudah 11 tahun sebagai masyarakat transmigrasi SP2 atau Desa Prode II Kecamatan plampang, namun sampai saat ini masyarakat belum juga mendapatkan lahan  usaha seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. Sampai saat ini lahan usaha untuk SP1 dan SP2 belum mendapatkan, karena ada sengketa lahan dengan kelompok ternak Desa Plampang (LAR),
Kepala Desa Prode II Abdul Haris kepada Gaung NTB, menyampaikan jika Pemda bersikap tegas dalam menyelsaikan sengketa ini maka masalahanya sudah selesai.
Menurut Haris, sesuai SK LAR tersebut berada di luar lahan SP2. “Sengketa ini jadi berlarut- larut karena Pemda tidak ada ketegasannya, LAR itu kan seharuanya berada di luar lahan SP2 dan juga SK LAR itu statusnya pinjam pakai artinya masih tanah negara yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh negara,” ujarnya.
Karena tidak selesainya masalah lahan tersebut sehingga dia menduga ada kepentingan oknum tertentu untuk merugikan masyarakat SP.
Masih kata Haris, bahwa dia akan membawa persoalan ini ke jalur hokum, karena pihaknya menduga terjadi penyalahgunaan wewenang. “Banyak pihak yang terlibat dalam sengketa ini, dan kami akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa ini,” katanya.
Menurut dugaannya, ada pihak yang mengambil untung di lahan itu dengan menyewakan lahan tersebut kepada pihak lain.
Di tambahkan Ketua Perlindungan Tenaga Kerja Serikat Pekerja Labangka Plampang (SPLP) Nuim Hayat, kepada Gaung NTB, bahwa sejak beberapa tahun lalu telah melakukan advokasi kaitan dengan sengketa lahan itu.
Menurutnya, ada banyak kejanggalan dalam penyelesaian masalah tersebut, yakni ada pihak- pihak yang menjadikan sengketa itu sebagai pertarungan politik yang akhirnya timbul adalah tidak adanya kemauan politik pemerintah untuk melindungi yang benar dalam persoalan ini. “Sengketa lahan usaha SP adalah cermin bagaimana konflik agraria selalu ditunggangi kepentingan politik,” katanya.
Sejauh ini jelas Nuim, masyarakat belum juga mendapatkan lahan usaha seperti yang dijanjikan. “Selama ini masyarakat SP hanya menanam di halaman pekarangan rumahnya, karena belum mendapatkan lahan usaha, ini sangat timpang sekali masyarakat pegang legalitas tapi yang memanfaatkan pihak lain.
oleh karena itu dia berharap kepada pemerintah agar tegas dalam persoalan ini. “Kalau kita lihat transmigrasi lain, sebelum masyarakat menempati pemukimannya lahan- lahannya sudah beres semua, baik aspek legalnya maupun pengakuan sosialnya, kok perlakuan di SP ini berbeda,” tutupnya

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply