PT Newmont Nusa Tenggara

PPNS akan Lebih Intens Awasi Perusahaan

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Dengan ditariknya kewenangan Pengawas dan penyidik Tenaga Kerja oleh pemerintahan Provinsi, bukan berarti kewenangan dalam melakukan pengawasan terabaikan dan bahkan pengawasan yang akan dilakukan lebih intens.
Pengawas dan Penyidik Tenaga Kerja atau PPNS, Indra Kurniawan, SH kepada Gaung NTB, Senin (9/1) memaparkan bahwa walaupun kewenangan pegawasan sudah sudah ditarik ke provinsi, akan tetapi pengawasan terhadap tenaga kerja akan tetap dilakukan. “UPTD pengawasan tenaga kerja akan dibentuk di Kabupaten Sumbawa, mengingat kewenangan pengawasan yang akan dilakukan akan lebih luas,” ujar Indra.
Dalam hal Pemberian upah kerja, Indra menegaskan, pembayaran upah kerja harus sesuai dengan UMR yang telah ditentukan oleh pemerintahan provinsi. “Pengusaha tidak bayar upah buruh sesuai UMK/UMR, maka akan dipidanakan,” tegas Indra.
Bukan hanya itu saja, dalam hal melakukan tugas atau kerja, kebanyakan para pekerja tidak menggunakan standar keselamatan dalam bekerja seperti contoh pekerjaan kontruksi, kalau dilihat perusahaan juga lalai dalam hal keselamatan kerja. Selain itu perusahaan wajib untuk mendaftarkan karyawannya ke dalam BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. “Jika diabaikan, maka tentunya akan ada sangsinya sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply