FPAN DPRD Beri Catatan untuk Disosnakertrans KSB

0
580
loading...
loading...

Taliwang, Gaung NTB
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Muhammad Hatta, memberikan beberapa catatan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) setempat, terkait dengan perekrutan tenaga kerja harus tersentral di SKPD tersebut, supaya ada kepastian bagi masyarakat para pencari kerja.
Kemudian masalah perekrutan tenaga kerja tidak boleh ada yang sifatnya pungli, ini yang harus ditekankan khususnya masalah penempatan tenaga kerja.
Bahkan pihaknya menekankan kepada SKPD tersebut untuk berinovasi untuk mengurangi angka pengangguran setiap tahunnya.
Ia menilai, apa yang dilakukan SKPD terkait dianggap belum menunjukkan progres yang maksimal terkait pengurangan angka pengangguran di KSB, dalam hal kemudian menindak ketika ada pelanggaran dalam hal undang undang ketenaga kerjaan.
Di contohkan, adanya salah satu perusahaan yang mendrop tenaga kerja dari luar. Ironisnya hal ini tak diketahui oleh dinas tersebut. Tentunya ini hal yang tidak lucu melainkan hal yang sangat serius. “Kapan kemudian armada pengangguran yang tengah membutuhkan pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan, kalau tetap kecolongan seperti itu,” keluhnya.
Sementara pemerintah telah berkomitmen dengan PT NNT—kini PT Aman Mineral Nusa Tenggara—agar menempatkan tempat khusus bagi Tenaga Pengawas (Disnakertrans KSB). “Kalaupun keberadaan tenaga pengawas akan di ambil alih oleh Provinsi NTB, akan tetapi tentu Disnakertrans KSB, harus bisa berkreasi minimal bisa menempatkan petugas di tingkat kabupaten jika berbicara lokalitas,” kata politisi PAN ini.
Artinya, alur keluar masuknya naker ini bisa di identifikasi ataupun di deteksi oleh Dinas Nakertrans KSB, termasuk masalah keselamatan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) yang kemudian mengakibatkan korban jiwa oleh SKPD terkait harus menindak lanjuti, juga lembaga hukum (Kepolisian) harus tegas.
Dari catatan yang Ia kantongi, diketahui ada beberapa karyawan dari beberapa perusahaan beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan kerja itu di sebabkan oleh beberapa faktor. Atas dasar itu Ia menekankan kepada SKPD dan lembaga hukum terkait untuk menindak lanjuti, kendati sudah ada upaya damai dalam bentuk pemberian santunan. “Tapi yang berbicara adalah hilangnya nyawa seseorang ketika melakukan aktifitas di lokasi kerja, ini yang tidak boleh di abaikan tindak lanjutnya,” tegas Hatta.

loading...

LEAVE A REPLY