PT Newmont Nusa Tenggara

Sosialisasi Penertiban PETI di Kecamatan Alas Terus Dilakukan

Alas, Gaung NTB
Meski beberapa bulan yang lalu, Tim Operasi Gabungan (Opgab), telah menertibkan aktifitas tambang rakyat di Kecamatan Alas, namun ilegal mining tersebut, semakin marak. Bahkan keberadaan gelondong semakin menjamur. Sehingga menimbulkan keresahan masyarakat, karena keberadaan gelondong akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan pertanian yang diakibatkan oleh pembuangan limbah hasil processing gelondong.
Begitu juga, pemerintah Kecamatan Alas, tak henti-hentinya melakukan himbauan dan pembinaan tentang dampak ilegal mining. Tapi, hal tersebut masih belum membuahkan hasil. Malah tidak diindahkan oleh pelaku ilegal mining yaitu pemilik lobang dan pemilik gelondong.
Karena itu, Camat Alas, Kapolsek, Danramil, Kepala Desa Juranalas, perwakilan Dinas Pertambangan, perwakilan BPMLH, melakukan pertemuan dengan pelaku ilegal mining, belum lama ini.
Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, pemerintah kecamatan mengeluarkan surat edaran tertanggal (15/12) kepada pemilik gelondong perihal tentang penertiban gelondong, yang di tandatangani oleh Camat Alas, Kapolsek, dan Danramil 1607-04/Alas.
Merujuk pada surat edaran tersebut, Muspika Kecamatan Alas yang terdiri dari Kapolsek Alas, Kompol M Jafar, Danramil 1607-04/Alas, Kaften Infantri I Wayan Suledra, masing-masing bersama anggota, Pol PP Kecamatan Alas, serta Kepala Desa Juranalas, Burhanuddin SH, langsung melakukan himbauan dan sosialisasi kepada pemilik gelondong yang dipimpin Kapolsek Alas.
Pada himbauan dan sosialisasi itu, Kapolsek Alas, Kompol M Jafar, menyampaikan bahwa sesuai surat edaran tersebut, diharapkan kepada pemliik gelondong untuk merelokasi gelondongnya ke tempat yang tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk dan jalan negara, provinsi maupun kabupaten. “Pembuangan limbah hasil processing gelondong tidak boleh sembarangan, karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat,” ujarnya. Apabila surat edaran ini sambung Kapolsek, tidak diindahkan maka akan dilakukan peniindakan dan penertiban terhadap keberadaan gelondong tersebut. “Kami beri waktu untuk merelokasi gelondong dari tanggal 19—31 Desember 2016 (sesuai surat edaran),” kata Kompol M Jafar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Pemilik Gelondong, M Nasir H Jeme, mengatakan akan segera melakukan relokasi keberadaan gelondong ke tempat yang sesuai dengan isi surat edaran, yaitu ke tempat yang tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk dan jalan negara, provinsi, maupun kabupaten, serta pembuangan limbah hasil processing gelondong tidak sembarangan yang berdampak kepada kesehatan masyarakat.
Di tempat terpisah, masyarakat berharap kepada aparat keamanan dan instansi terkait lainnya untuk tidak ikut terlibat dalam Penambangan Tanpa Izin (PETI), sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah dan masyarakat dalam hal penertiban PETI ini dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply