PT Newmont Nusa Tenggara

LAR Plampang Disengketa Banyak Pihak

Plampang, Gaung NTB
Padang pengembalaan ternak (LAR) kini menjadi sengketa banyak pihak, pasalnya LAR yang ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 700 tahun 2000 lalu itu sekarang ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Banyak pihak yang mengatakan posisi LAR tidak sesuai dengan batas wilayah yang tertuang di dalam SK Bupati.
Nuim Hayat, aktivis Angkatan Muda Kecamatan Plampang, kepada Gaung NTB (23/12) yang selama ini mendampingi kasus tersebut menuturkan bahwa SK LAR mengandung kontroversi dan multitafsir, karena ada perbedaan batas LAR yang tertuang dalam 2 buah SK.
Dijelaskannya, ada 2 SK yang beredar di masyarakat, namun anehnya nomor dan tanggal pembuatan SK sama yaitu Nomor 700 tahun 2000 tanggal 14 Agustus tahun 2000 yang berbeda adalah batas wilayahnya. Selain itu sambung Nuim, kontroversi lainnya adalah kaitan dengan luasan LAR yang didalam SK luasnyan 400 hektar, tapi kenyataan di lapangan melibihi dari luasan tersebut yakni hampir mencapai seribu hektar.
Permasalahan lainnya, sambung Nuim, adalah ada isu pembagian lahan tersebut yang di lakukan oleh oknum yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pembagian tanah tersebut. “Inilah cikal bakal sengketa yang membuat masyarakat jadi resah,” tandasnya.
Menurut Nuim, berdasarkan data dan inforasi yang diperolehnya, bahwa ternyata lahan yang menjadi lokasi LAR adalah lahan cadangan untuk warga SP I dan SP II, hal itu diperkuat oleh peta blok lokasi UPT SP I dan UPT SP II yang didapatkan dari Disnakertrans.
Oleh karena itu untuk memperjelas masalah tersebut, diharapkan kepada Pemda Sumbawa untuk segera bertindak menyelesaikan masalah lahan tersebut. “Sudah banyak kasus sengketa lahan terjadi, cukuplah sebagai pelajaran bagi kita semua khususnya pemerintah agar segera bersikap dan mengambil tindakan yang tegas,” pungkasnya.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply