PT Newmont Nusa Tenggara

FPAN DPRD KSB Tegaskan APBD 2017 Pemda Harus Fokus Bangun Saluran Pembuangan

Taliwang, Gaung NTB
Bencana banjir hampir setiap tahunnya melanda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), khususnya dalam Kota Taliwang. Ini tentu menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemda guna mencari pemecahannya. Karena tidak jarang bencana banjir kerap menimbulkan permasalahan pasca bencana, seperti kerusakan infrastruktur, permasalahan sanitasi air bersih dan lingkungan kesehatan.
Munculnya banjir tersebut tentu dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab. Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD KSB, Muhammad Hatta, solusi untuk mengatasi itu semua, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 75 Milyar untuk APBD TA 2017, untuk drainase kota.
Berdasarkan hasil analisanya seperti di Kelurahan Kuang, Sampir, Arab Kenangan (Arken) genangan air banjir sangat lama surut. Itu dikarenakan tidak adanya saluran pembuangan seperti dulu. “Kalau dulu, sebelum saluran drainase nya tersumbat, ketika air sungai kembali normal otomatis genangan air dari dalam pemukiman warga mulai surut,” jelas Hatta.
Ia memastikan, bahwa genangan tersebut tidak lepas karena saluran drainase (Saluran Pembuangan Utama) yang tidak berfungsi secara maksimal.
Untuk tahun 2017 mendatang, Hatta menghimbau, bukan hanya drainase di jalan utama atau yang dipinggir jalan utama yang di perhatikan. Tetapi yang harus disasar adalah drainase di tengah-tengah perkampungan dalam Kota Taliwang. “Permasalahan sekarang ini tidak ada lagi saluran pembuangan utama seperti sebelumnya, demikian pula di wilayah Sampir.
Untuk diketahui sebelumnya, sambung Hatta melanjutkan, ada sekitar empat saluran/drainase pembuang utama di wilayah sekitar kecamatan kota Taliwang, seperti di Sermong, Gelumpang, Sampir, Motong.
Itupun kapasitasnya adalah saluran besar. Berbeda dengan sekarang ini setiap kali banjir ketika sungai yang tadi nya meluap dan kemali normal, namun genangan air di tengah pemukiman warga tampak lambat surut. “Ini jadi masalah bagi warga. Saya minta agar pemda melalui SKPD terkait untuk memperhatikan masalah ini. Alokasi anggaran sebesar Rp 75 Milyar ini, harus di rencanakan secara matang oleh SKPD terkait yakni Bappeda dan DPU KSB,” pungkasnya.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply