PT Newmont Nusa Tenggara

Tingkatkan Pelayanan Bimas Islam, KUA Sumbawa Segera Miliki Gedung Refresentatif

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Untuk meningkatkan persentase angka akad nikah di Balai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbawa harus memiliki gedung refresentatif. Kesiapan sarana dan prasana yang memadai itu bertujuan untuk lebih memotivasi masyarakat agar memilih KUA sebagai tempat akad nikah secara gratis, tanpa harus bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 600 ribu apabila nikah di luar kantor.
Hasrat tersebut akhirnya didukung oleh Bupati Sumbawa melalui bantuan hibah tanah yang akan digunakan untuk membangun Gedung KUA Sumbawa seluas 11 are dengan nilai hampir Rp 1 Milyar yang berlokasi di samping Bank BTPN Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, ungkap H Faisal Salim, SAg kepada Gaung NTB, belum lama ini.
Menurut H Faisal Salim, Kantor KUA yang baru itu nantinya akan dibangun Gedung Balai Nikah Sendiri, Balai Manasik dan kantor sendiri, sehingga sangat refresentatif dan layak. Selama tahun 2016 ini, jelas H Faisal, tercatat 450 pasangan yang telah mendaftarkan nikahnya, namun yang menggelar akad nikah di Kantor Balai Nikah KUA Sumbawa sebanyak 25 persen saja, sedangkan sisanya memilih nikah di luar kantor.
Masyarakat yang nikah di kantor KUA, menurut H Faisal, kebanyakan pasangan yang berekonomi menengah ke bawah, namun ada beberapa juga yang menengah ke atas.
Disebutkan H Faisal, untuk tahun 2016 ini hanya ada 2 KUA yang akan dibangun yakni KUA di Kecamatan Ropang yang berlokasi di Lenangguar dan KUA Kecamatan Lunyuk yang lokasinya di Lunyuk. Untuk pembangunan Kantor KUA Sumbawa diharapkan ada bantuan dari APBN-P sehingga dapat segera dibangun tahun depan.
Sementara untuk proses pengadaan tanah lokasi Kantor KUA Sumbawa saat ini sudah memasuki tahap pelaksanaan dan menunggu hasil penilaian oleh tim independen.
Lebih jauh H Faisal menyampaikan bahwa Kementerian Agama melalui Peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2014 mengatur bahwa ditarik biaya Rp 600 ribu untuk akad nikah yang digelar di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Dampak Permen ini, dalam 10 bulan sepanjang 2016, sedikitnya 1,7 triliun masuk ke kas negara.
Menurut H Faisal, Kemenag dapat memberikan masukan PNBP yang cukup besar jumlahnya. Datanya per Oktober sebesar Rp 1,7 triliun rupiah. “Itu dana yang luar biasa besarnya dan bisa dihimpun masuk dalam kas negara,” ujar Kepala KUA enerjik itu.
Disampaikan pula, bahwa sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan syariah, masyarakat selalu datang ke KUA untuk berkonsultasi secara langsung terkait persoalan rumah tangga, nikah, rujuk, talak, wali hakim, perceraian, mahar, poligami, wali nikah bapak angkat, wakaf, wali adol, proses nikah TNI, rujuk dan fiqh pernikahan wanita hamil.
“Kami selalu memberikan masukan dan jalan keluar sesuai syariah, kadang ada juga masyarakat yang datang ke kantor dan tidak mau mengisi buku tamu karena ingin masalah yang dikonsultasikan itu tidak diketahui orang lain dan kami tetap layani dengan maksimal, sehingga masyarakat yang tadinya memiliki masalah tersebut bisa tercerahkan dan menemukan solusi yang tepat” paparnya.
Menyinggung implementasi zona integritas di KUA Sumbawa, H Faisal menyampaikan program itu berjalan maksimal. Hal itu, dapat dilihat dari tidak ada lagi pungutan dalam bentuk apapun kepada masyarakat, kedisiplinan pegawai meningkat, evaluasi kinerja pegawai semakin transparan, adanya laporan basis e-audit. Bahkan, untuk masyarakat yang tidak mampu dan hendak menikah diberikan pilihan mau nikah di kantor atau di luar tetap gratis. Namun, untuk nikah di luar bila tak mampu itu harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu.
Sejalan dengan itu sambung Ustadz gaul itu, terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No 34 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Kecamatan (KUA) akan semakin memperkuat sistem pelayanan bimbingan masyarakat Islam.
“Apabila aturan pelaksananya PMA itu nanti sudah ada, maka KUA akan ditarik dibawah garis komando Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Masih menurut H Faisal, berkaitan dengan PMA No 34 tahun 2016 diatas, semua Kepala KUA sudah dijadikan sebagai Penghulu sehingga jabatan Kepala KUA hanya merangkap sebagai tugas tambahan saja sama halnya seperti Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah.
Adapun tugas dan fungsi KUA dalam PMA No 34 tahun 2016 sambung H Faisal yakni pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan hizab rukyat dan pembinaan syariah, pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam,  pelayanan bimbingan zakat dan wakaf serta layanan manasik bagi jamaah haji regular.
Harapan kedepan, semoga adanya PMA 34 itu KUA dapat didukung dengan fasilitas yang memadai, tidak hanya organisasi yang diperkuat namun juga SDM harus unggul bahkan di KUA nanti akan ada petugas administrasinya. Oleh karena itu, pihaknya tetap optimis terkait peningkatan pelayanan KUA karena KUA termasuk salah satu penyumbang PNBP tertinggi.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply