PT Newmont Nusa Tenggara

Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Pelayanan Sosial Dasar (PSD) Kabupaten Sumbawa Program GSC

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Sampai dengan saat ini permasalahan mendasar di negara ini dari tahun ke tahun adalah menyangkut masalah kemiskinan yang masih cukup tinggi, tentu harus dicari persoalan pokok yang menjadi penyebab masalah sosial dasar itu masih sulit dituntaskan, Oleh karena itu harus ditemukan prosedur dan pendekatan paling bisa diterima dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tersebut yang harus dirumuskan dalam program dan kegiatan yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, hal ini disampaikan Kepala Bidang Sosial Budaya (Sosbud) Bappeda Kabupaten Sumbawa, Khaeruddin SE, MSi, dalam pemaparannya pada saat kegiatan Workshop Koordinasi Lintas Sektor dan Pertemuan Mulity Pihak, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat Cerdas (PNPM-GSC) yang berlangsung di Hotel Parahyangan Sumbawa, belum lama ini.
Program yang dilaksanakan jelas Kheruddin, harus menjangkau seluruh dimensi kesejahteraan dan kualitas manusia, kerentanan, keterlibatan dalam organisasi sosial dan kelembagaannya serta norma dan kapabilitasnya sebagai manusia bermartabat.
Tentu yang paling penting jelasnya, dalam menuntaskan kemiskinan ini harus terjadi sinergisitas program baik program pemerintah pusat, provinsi dan daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
“Antara RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten, hubungan hirarkisnya harus dijaga,” jelasnya, sehingga target capaian dapat sesuai dengan rencana pembangunan.
Terkait dengan isu kebijakan Pelayanan Sosial Dasar (PSD), dijelaskan Kheruddin, bahwa Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) disusun dalam kerangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan relevansi pengembangan PSD berdasarkan pendekatan dan strategi baru agar lebih memberi kemampuan pada kualitas hidup dan martabat manusia.
Selain itu sambungnya, RAD PSD juga disusun merujuk pada RPJMN, RPJMD Provinsi NTB dan RPJMD Kabupaten Sumbawa, sehingga target capaian sejalan dengan target yang termuat dalam RPJMN, mengacu Baseline berdasar Indeks Desa Membangunan (IDM) dan targeting sebagaimana data yang menjadi sasaran Pelayanan Sosial Dasar.
Adapun fokus RAD PSD dan Prioritas Kebijakan Anggaran, yakni menyangkut Kebijakan pelayanan Pendidikan Dasar dan Pelayanan Kesehatan Dasar.
Dijelaskannya, bahwa untuk kesejahteraan masyarakat, mencakup kebijakan kesejahteraan perempuan dan anak serta kesejahteraan social, kemudian kebijakan Adat dan Budaya, mencakup kebijakan penghormatan dan perlindungan adat (masyarakat hukum adat, lembaga adat, wialayah dan ulayatnya), budaya dan kearifan lokal yang tumbuh dan dirawat dan dijalankan berdasarkan adat dan budaya setempat,
Selain itu terkait dengan Perlindungan Sosial, menurut Khaeruddin, yakni menyangkut kebijakan pencegahan konflik dan kohesi sosial, serta solideritas sosial dalam memelihara keragaman, kerukunan dan ketenteraman masyarakat. Untuk akses dan media informasi jelasnya, mencakup kebijakan pengelolaan akses informasi dan penyediaan media informasi terutama yang bisa dikembangkan memperkuat daya potensi manusia dan masyarakat.
Sementara menyangkut masalah umum PSD, disampaikan Kheruddin, meliputi masalah kematian ibu dan bayi, gizi buruk, rendahnya ketersedian tenaga kesehatan, Akses pendidikan dasar, tidak adanya/efektifnya lembaga peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak, kemudian adanya diskriminasi yang dialami kelompok diffabel, ODHA, lemahnya perlindungan hukum adat, dan konflik horizontal yang dialami masyarakat yang kemudian merusak tatanan kehidupan masyarakat sehari hari, serta Terisolirnya komunitas karena tidak adanya sarana dasar komunikasi.
Terkait dengan Metode Penyusunan RAD dijelaskanya dilaksanakn melalui 4 tahap, yakni, Identifikasi masalah yang menyangkut dengan status desa berdasar IDM, kemudian tahapan Analisis Data yakni menentukan lokus untuk mempermudah analisis dan strategi, tahap selanjutnya yakni Merumuskan Masalah dan Isu-isu Strategis, yang dapat dirumuskan masalah-masalah yang menjadi penyebab atau faktor ketertinggalan desa dan merumuskan beberapa persoalan untuk dijadikan pokok-pokok masalah dan isu strategis dan tahapan selanjutnya yakni Merumuskan Strategi, program dan kegiatan pilihan untuk melaksanakan isu strategis yang menjadi penyebab status dan posisi desa.
Adapun tujuan RAD PSD jelasnya, yakni untuk memberi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menyusun RAD PSD yang dilaksanakan dalam kerangka kerja Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Kemudian melalui dokumen RAD PSD diharapkan mampu menjadi pengarusutamaan kebijakan pembangunan sosial dalam pembangunan desa yang menjadi acuan bagi stakeholder pembangunan.
“RAD PSD ini akan menjadi masukan dalam penyusunan dokumen Review RPJMD Kabupaten Sumbawa dimana RAD PSD ini menjadi sangat strategis untuk menberikan masukan ke depan,” demikian Kheruddin.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply