PT Newmont Nusa Tenggara

KEJARI SUMBAWA PELOPORI DEKLARASI KADES ANTI KORUPSI

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Serangkaian dengan peringatan Hari Anti Korupsi (HAKI) yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2016, Kejaksaan Negeri Sumbawa memfasiitasi dan mempelopori Deklarasi Anti Korupsi Kades se-Kabupaten Sumbawa yang berlangsung di Aula Kantor Kejari Sumbawa, Selasa (13/12).
Deklarasi ditandai dengan pembacaan tekad para Kades dan Lurah yang dituangkan dalam sebuah deklarasi yang dibacakan Kades Labuhan Sumbawa Baharuddin SH dilanjutkan penandatanganan deklarasi anti korupsi oleh para Kades maupun Bupati Sumbawa HM Husni Dijibril BSc dan Kajari Sumbawa Paryono SH disaksikan para petinggi Kejari Sumbawa, Inspektur Itkab Sumbawa Drs H Hasan Basri dan Kepala BPMPD Sumbawa DR HM Ikhsan Safitri serta belasan awak media massa cetak, elektronik dan Online.
Kajari Sumbawa Paryono SH dalam kata sambutannya menyatakan kegiatan HAKI Tahun 2016 ini merupakan agenda tahunan yang selalu dilaksanakan oleh Kejagung RI untuk mengajak berbagai komponen masyarakat ikut serta memberantas korupsi. Paryono menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemda Sumbawa yang telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh SKPD di daerah ini untuk memasang spanduk sosialisasi anti korupsi “Ayo kerja cerdas tanpa korupsi”. Menurutnya, tidak ada artinya thema dimaksud jika tidak diwujudkan dan  dilaksanakan dalam tugas sehari-hari sebagai aparatur sipil negara di Kabupaten Sumbawa.
Kejari Sumbawa hari ini terang Paryono, memfasilitasi dan mempelopori deklarasi anti korupsi seluruh Kades dan Lurah se Kabupaten Sumbawa sebagai implementasi nyata dan sebagai komitmen bersama mewujudkan “Sumbawa Bebas Korupsi”. Sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa dapat diakomodir dengan lebih baik, pemberian kesempatan yang lebih besar bagi Desa mengurus tata Pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, sehingga permasalahan seperti ini sejalan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial serta budaya dapat diminimalisir, tukasnya.
Dengan adanya UU Desa beserta peraturan pelaksananya, telah mengamanatkan Pemerintahan Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumberdaya alam yang dimiliki termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa. Dalam APBN Perubahan Tahun 2015 misalnya telah diresparasi dana sebesar Rp 20.776 Triliun lebih yang dialokasikan bagi 74.093 Desa seluruh Indonesia sesuai dengan Permendagri 39 Tahun 2015. Selain dana desa, sesuai dengan UU Desa Pasal 72, maka Desa selain memiliki pendapatan asli Desa dan pendapatan transfer berupa ADD, bagian hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota serta bantuan keuangan dari APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota. “Peran besar yang diterima oleh Desa disertai dengan tanggung jawab yang lebih besar pula. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya. “Semua akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Paryono.
Kajari juga menyatakan untuk mewujudkan Sumbawa Bebas Korupsi mari bersama-sama menciptakan dan menjunjung tinggi sikap bersih hati, tegak integritas, kerja profesional untuk Indonesia tangguh sesuai dengan thema HAKI tahun 2016 ini, sebab kebersihan hati menjadi entry point bagi suatu kokohnya integritas selaku aparatur sipil negara ditandai dengan semangat keikhlasan dan bebas dari kepentingan apapun selain keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kepentingan masyarakat Sumbawa, dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi  secara efektif dilakukan oleh TP4D, pungkasnya.
Sedangkan Bupati Sumbawa HM Husni Djibril B.Sc menyatakan apresiasi atas inisiatir Kejari Sumbawa untuk memfaslitasi dan mempelopori kegiatan deklarasi anti korupsi bagi seluruh Kades dan Lurah se Kabupaten Sumbawa, dan kegiatan ini merupakan yang pertama ada di Indonesia sebagai bagian dari program pencegahan pemberantasan korupsi didaerah, oleh karena itu diminta kepada para Kades dan Lurah agar tidak menyalahgunakan anggaran dana desa (ADD) dan sejumlah dana bantuan lainnya, akan tetapi mari secara bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi di Desa/Kelurahan masing-masing dengan menertibkan administrasi penggunaan dan pemanfaatan sejumlah anggaran yang telah dialokasikan di Desa/Kelurahan masing-masing secara transparan dan terbuka, ujarnya.
Selain kegiatan deklarasi anti korupsi sambung Kasi Intel Kejari Sumbawa Erwin Indrapraja SH MH, para Kades dan Lurah se Kabupaten Sumbawa juga mendapatkan materi pembinaan pengelolaan dan penggunaan dana Desa dari Inspektorat dan BPMPD Sumbawa maupun penyuluhan hukum dari Kejaksaan, dimana bagi sekitar 40 orang Kades yang berhalangan hadir dari 157 Kades dan 8 Lurah yang diundang akan dipanggil khusus oleh pihak Kejaksaan guna dapat mengetahui dengan jelas kenapa mereka tidak hadir pada kegiatan deklarasi anti korupsi Kades se Kabupaten Sumbawa tersebut, dan kegiatan deklarasi anti korupsi berikutnya di KSB akan dilaksanakan Rabu 15 Desember 2016 yang akan diikuti oleh 400 orang peserta seluruh Kades/Lurah, Camat, Pimpinan Dinas Instansi dan elemen masyarakat lainnya.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply