PT Newmont Nusa Tenggara

Disosnakertrans KSB Harus Berperan Maksimal

Taliwang, Gaung NTB
Masalah pencari kerja ternyata masih menjadi bagian dari Pekerjaan Rumah (PR), yang harus diupayakan solusinya oleh pemerintah daerah. Ini dikarenakan masih banyak warga local, yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan.
Menurut anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Muhammad Hatta, masalah yang berkenaan dengan retrutmen karyawan, semua perusahaan yang aktif melakukan usaha, maupun pekerjaan harus memenuhi standart penetapan pemerintah.
Terutama Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dissosnakertrans) kata dia, harus mengunakan mekanisme dalam memberikan kepastian kepada masyarakat pencari kerja. “Masalah perekrutan kini harus tersentral di Dissosnakertrans, supaya ada kepastian masyarakat pencari kerja. Untuk mekanisme pengrekrutan, tidak boleh ada sifatnya Pungutan Liar (Pungli). Dan ini yang kami tekankan kepada seluruh aparatur yang ada di SKPD,” tegasnya.
Permasalah tersebut sambung politisi PAN ini, sudah menjadi lumrah dan diketahui masyarakat. Karena itu, harus segera diubah mulai dari penerimaan dan penempatan berdasarkan keahliannya.
Dissosnakertrans tandasnya, harus bersikap lebih agresif dalam penanganan keluhan tenaga kerja. Apalagi pada perusahaan Subkontraktor PT Newmont sebelum beralih ke PT AMNT, dengan gamblang pekerja luar dapat masuk tanpa diketahui oleh dinas terkait tersebut. Hal ini jelas akan mengganggu kesetabilan sosial masyarakat. “Inikan bukan hal yang lucu bagi kita. Ini sangat serius,” kata Hatta.
Memang pengawasan Disosnakertrans, saat ini telah diambil alih oleh provinsi. Tapi, tentunya pemda melalui Disosonakertrans, harus berkreasi minimal menempatkan pegawai daerah dalam pengawasan lokalitas tim.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply