PT Newmont Nusa Tenggara

BPN KSB Serahkan 150 Sertifikat Prona Warga Desa Kokar Lian

Poto Tono, Gaung NTB
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menyerahkan sebanyak 150 sertifikat Program Nasional (Prona) tahun 2016, kepada warga Desa Kokar Lian Kecamatan Poto Tano.
Penyerahan secara simbolis ini dilakukan Kepala BPN, yang diwakili Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, Made Utama, yang disaksikan juga Babhinkamtibmas dari Polsek Seteluk, dan sejumlah tokoh masyarakat.
“Tahun depan, Kepala Dusun dan RT harus bisa lebih teliti lagi, sehingga Prona yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah ini, benar-benar tepat sasaran. Ini dimaksudkan juga agar nantinya tidak menimbulkan gejala konflik kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat,” kata Made Utama.
Dikatakan Made Utama, seluruh sertifikat Prona yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa Kokar Lian ini , telah diserahkan seluruhnya kepada para pemohon melalui Kepala Desa.
Seluruh pemohon yang berhak menerima sertifikat Prona ini, adalah mereka yang telah melunasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta sudah melunasi PBB nya.
Pihaknya sambung Made Utama, akan terus berupaya mendorong masyarakat untuk segera mengurus legalitas tanahnya, ke dalam bentuk sertifikat sebagai syarat utama legal formal hak kepemilikan lahan. “Kita dorong agar 4 tahun ke depan nantinya, semua masyarakat sudah mengantogi sertifikat tanah karena ini penting. Mengurus sertifikat lahan melalui Prona sebenarnya tidak rumit. Selain itu juga ada program mandiri bagi masyarakat,” terangnya.
Beberapa wilayah di KSB, menjadi prioritas BPN dalam Prona. Tersebar di 6 kecamatan, sebagian besar capaian pensertifikatan masih di bawah 60%. Untuk 4 tahun ke depan ditargetkan masyarakat di KSB, sudah 99% memiliki sertifikat tanah dan bangunan
Sementara itu, Kepala Desa Kokarlian, M Dahlan, dalam sambutannya mengatakan bahwa pembangunan disegala bidang memerlukan tanah sebagai ruang geraknya. Sehubungan dengan itu diperlukan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas, yang dilaksanakan secara konsisten.
Karena itu diperlukan juga adanya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah, untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya.
Dahlan menegaskan, fasilitasi pensertifikatan tanah di Desa Kokarlian ini, merupakan wujud komitmen pemerintahan desa dengan BPN, dalam memberikan kepastian hukum akan hak-hak atas kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat.
Dengan dimilikinya dokumen sertifikat tanah maka status kepemilikannya menjadi jelas, karena memiliki kekuatan yuridis.
Karena itu, ia berharap masyarakat penerima sertifikat tanah dapat merawat dokumen sertifikat dengan baik, dan dapat memaksimalkan asset tanah tersebut untuk kesejahteraan keluarganya.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply