PT Newmont Nusa Tenggara

FIR Usulkan Ketua DPRD KSB Sampaikan Nota Keberatan ke PN Sumbawa

Taliwang, Gaung NTB
Ketua Fraksi Indonesia Raya (FIR) DPRD KSB, Mustakim Patawari LM STP memastikan bakal mengusulkan kepada Ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir ST MM untuk menyampaikan nota keberatan atas pernyataan Ketua PN Sumbawa Besar Hj Sri Sulastri SH MH yang menyatakan bahwa pelantikan Syafruddin Deni sebagai anggota PAW DPRD setempat, melecehkan hukum.
Kepada gaung NTB, Senin (28/11), Mustakim berpendapat, peresmian dan pengucapan sumpah/janji politisi Hanura sebagai anggota DPRD KSB PAW itu tidak harus jadi masalah kalau pemahamannya sama. “Yang dilakukan oleh DPRD KSB itu sudah benar karena tugasnya mengamankan SK Gubernur NTB yang nota benenya merupakan Pejabat Negara,” terangnya.
Sebaliknya SK yang dimaksud dinyatakan batal apabila Pejabat Negara yang mencabut/membatalkan selaku pihak yang membuat/menerbitkannya. Kalaupun ada pihak yang keberatan dengan SK tersebut ranahnya di PTUN karena bersifat administratif, cetus Mustakim.
Adapun putusan sela terlebih diambil “Injury time” (di saat pelantikan sudah terjadwal) dengan memasukkan SK Gubernur sebagai barang bukti susulan, ini juga patut dipertanyakan. “Kekisruhan pasca PAW sedikitnya ada andil dari Ketua Pengadilan. Atas dasar itu saya selaku Ketua Fraksi Indonesia Raya akan mengusulkan kepada Ketua DPRD, untuk menyampaikan sikap keberatan atas nama lembaga berkenaan dengan pernyataan Ketua Pengadilan,” katanya.
Dengan disinggungnya nama DPRD, katanya, maka kami semua yang duduk di DPRD KSB secara keseluruhan dilecehkan. “Masa Iya kita yang di lembaga DPRD KSB tidak memiliki pertimbangan sesuatu, mulai dari pengkajian, meminta masukan dari komisi terkait, termasuk ada keputusan Bamus terkait pelaksanaan PAW tersebut,” timpal Mustakim Patawari LM STP.
Takim akrab Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa Barat ini, menyayangkan pernyataan Ketua Pengadilan tersebut karena dapat berimbas kepada situasi kamtibmas di KSB. “Kalau sampai terjadi sesuatu di KSB diluar perkiraan,  maka Kepala PN Sumbawa Besar harus bertanggung jawab,” tegas Takim.
Betapa tidak, dengan adanya sikap dan pernyataan tersebut, Irawansyah SPd seolah-olah mendapat amunisi, sementara proses PAW sudah berlangsung, ujarnya. “Kalau yang ngomong seperti itu Pengacaranya Irawasnyah, kita di DPRD KSB memaklumi tetapi kalau ini Ketua PN yang ngomong pastinya gak pantas,” sebut Takim.
Terkait soal putusan sela, sambung Takim, itu belum masuk ke esensi perkara. “Sekarang Kami balik bertanya, ngerti nggak beliau (Ketua PN) bahwa sudah ada proses hukum sebelumnya yang sudah inkrach bahkan sudah sampai ke tingkat Mahkama Agung ?,” tanyanya.
Hal lain, ia menduga ada intervensi dari pihak di luar DPRD yang ‘bermain’ secara kelembagaan dengan mengintervensi Bamus. “Sinyal-sinyal ini sudah kita baca, bahkan mereka sendiri (beberapa Anggota DPRD) mengaku diintervensi dimarah-marahi dengan mempertanyakan kenapa masalah ini (jadwal PAW) bisa lolos. Nah, ini lembaga DPRD, kenapa tidak dihargai, kalau itu yang terjadi maka kita tidak sedang menyelenggarakan pemerintahan yang baik tapi sedang mempraktekkan dominasi terhadap sesuatu yakni ada yang merasa dominan, superior sehingga dengan kekuatannya mengintervensi lembaga lain apalagi kekuatan lain yang dianggap minoritas,” beber Takim kemarin.
Secara pribadi, Ia mensyukuri pada pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa lalu, seandainya pun sampai terjadi yang hadir hanya beberapa orang anggota dewan saja, dirinya dan anggota FIR tetap akan hadir, walau hanya dua orang dari Demokrat. Itu dilandasi karena wajib mengamankan SK Gubernur NTB yang kebetulan pejabatnya adalah Ketua DPD Partai Demokrat NTB, ulas Takim.
“Syukurlah yang hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa ada 11 anggota,” urai Takim semnbari menyempaakan kalau mau mengugat sebaliknya gugat pihak pembuat SKnya, bukan mempersalahkan DPRD yang melaksanakan SK.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply