Tender Appraisal Lahan Bandara Gagal

0
958
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Tender lembaga penilai independen (Appraisal) perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar pada Unit Lelang Pemerintah (ULP) gagal menghasilkan pemenang. Akibatnya, waktu pembayaran ganti rugi lahan masyarakat yang terkena dampak bakal molor.
Kabag Asset Pemda Sumbawa melalui Kasubag Perencanaan, Pengadaan dan Retribusi Asset Surbini SE MM didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Ramli SH MH  dalam keterangannya kepada Gaung NTB di ruang kerjanya Selasa (01/11) menjelaskan, sesuai informasi yang diterima dari pihak ULP Setda Sumbawa kegagalan itu karena dari empat perusahaan yang telah memasukkan penawaran atas pekerjaan dengan pagu dana sekitar Rp 250 Juta, hanya satu perusahaan yang masuk dalam katagori klasifikasi. “Karena menurut ketentuan mensyaratkan minimal ada 3 perusahaan, maka proses tender tidak dapat dilanjutkan,” Surbini.
Di satu sisi, terang Surbini, dengan waktu yang sangat mepet dan terbatas maka proses ulang tender sangat perlu dikaji ulang. Karenanya Pemda Sumbawa melayangkan surat menjawab surat Kakanwil BPN NTB sebelumnya yang menjelaskan pada point (3) suratnya terkait dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 5 tahun 2012 khususnya ketentuan pasal 21 ayat (2) tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengukuran tanah selama 30 hari kerja, apabila gagal tender terhadap lembaga Appraisal maka penilai publik dimaksud dapat ditunjuk oleh Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dalam hal ini Kakanwil BPN NTB. “Informasi yang diperoleh kemarin dari BPN NTB kalau Kakanwil BPN NTB yang baru telah meminta petunjuk kepada Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Republik Indonesia di Jakarta yang hingga kini masih ditunggu jawabannya,” ungkap Surbini.
Namun, lanjutnya, jika mengacu kepada ketentuan Perpres No 54/2010 jo Perpres No 70/2012 jo Perpres No 4/2015 tentang pengadaan barang dan jasa khususnya ketentuan pasal 109, jika ternyata gagal tender, maka harus dilakukan tender ulang.
Menurutnya, proses tender ulang baru bisa dilakukan pada Januari 2017 mendatang dan tentu hal ini akan sangat berpengaruh terhadap proses pembayaran gantu rugi yang sebelumnya direncanakan Januari 2017 mendatang. “Bakal molor menjadi 2–3 bulan,” tandasnya.
Sedangkan anggaran kegiatan pelaksanaan dan penyerahan hasil, telah disiapkan lewat APBD Sumbawa tahun 2016. Sedangkan anggaran ganti rugi sekitar Rp 35 Miliar disiapkan melalui APBD Sumbawa tahun 2017 dengan sumsi luasan tanah yang terkena perluasan bandara diperkirakan mencapai sekitar 76-80 bidang dengan jumlah pemilik sekitar 68-70 orang.

loading...

LEAVE A REPLY