Fahri Hamzah : Dana Desa Penting untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Politik

0
255
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Sekitar Rp. 705 dana APBN tahun 2017 mendatang yang akan ditransfer ke seluruh desa di Indonesia, Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah SE, saat ditemui Gaung NTB usai menggelar silaturahim dengan Pengurus Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) yang berlangsung di Aula Hotel Dewi, Senin (14/11) kemarin.
Fahri, mengaku bahwa tidak ada pemotongan dana desa, yang ada adalah penundaan dana desa yang akan dibayar pada awal tahun 2017 mendatang. Adanya dana desa tersebut jelasnya, merupakan keputusan politik nasional yang sifatnya  untuk menjadikan pembangunan lebih ekonomis, tidak hanya sebatas kabupaten/kota yang mendapatkan APBN namun sekarang langsung diturunkan ke desa dengan maksud agar percepatan pembangunan, termasuk kapasitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Indonesia dari tingkat paling bawah. Melalui dana desa ini menurut Fahri, agar dibiasakan pemerintah desa mampu mengelolah uang masuk dan uang keluar. Karena itu katanya, dibutuhkan talenta untuk mengurusi persoalan masyarakat dan public.
Penting keberadaan dana desa tersebut menurut Fahri, bukan sekedar untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga bagi pembangunan politik.
Oleh karena itu Fahri, berharap kepada Pemda kabupaten dan  propinsi untuk dibuatkan peraturannya, sehingga masing – masing desa dapat menerima dananya dalam waktu yang pasti. Karena jika ada terjadi penundaan dana, maka akan berimbas terhadap gagalnya pembangunan di desa.
“Jika terjadi penundaan pembayaran dana desa, Bupati atau Gubernur harus bisa menalanginya dulu, jangan sampai terjadi penundaan di tingkat desa, sebab akan terjadi penundaan geliat ekonomi di desa”, tukas Fahri.
Terkait adanya dana desa yang tidak tepat sasaran dalam pengelolaannya sehingga pemerintah desa akan terjerat persoalan hukum, Fahri dengan tegas mengatakan bahwa selama 70 tahun Indonesia merdeka, desa tidak pernah diurus, baru sekarang desa diberikan kewenangan untuk mengelolah uang. Ini aturan yang baru dimulai sejak APBN-P 2015, jadi diharapkan kepada aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian serta instansi terkait lainnya agar tidak serta merta menjerat Pemerintah Desa atas adanya kesalahan administrasi dan sebagainya.
“Tolong bersabar, perlahan – lahanlah, ini kita baru belajar, anggaplah sebagai ongkos sosialisasi, jangan terlalu banyak menggunakan pendekatan yang nantinya malah membuat masalah sehingga Pemerintah Desa menjadi jerah, ini masih diterapkan secara bertahap, saya kira kita semua ingin mencapai suatu kemajuan secara bersama”, demikian Fahri Hamzah.

loading...

LEAVE A REPLY