Disperta Gelar Rapat Evaluasi Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

0
366
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, yang berlangsung kemarin.
Kegiatan tersebut digelar lantaran kerap terjadi kelangkan pupuk di tengah-tengah masyarakat, kegiatan juga digelar untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat provinsi maupun kabupaten/kota.
Selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan agar terciptanya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait, kemudian tersedianya informasi jenis pupuk dan pestisida serta tersedianya mutu pupuk dan pestisida yang beredar di daerah.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tarunawan, SP, SSos, kepada Gaung NTB, Kamis (24/11 menyampaikan bahwa pupuk merupakan kebutuhan paling dasar yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.
Pupuk jelasnya, akan mengembalikan unsur hara tanah sehingga tanah yang tadinya kurang subur menjadi subur setelah mendapatkan pupuk. Oleh karena itu menurut Tarunawan, ipandang perlu untuk membahas ketersedian pupuk serta pola pengawasan yang nantinya akan dilakukan, sehingga tidak lagi terjadi kelangkaan pupuk dan proses pendistribusian pupuk akan tepat waktu.
Terkait Dengan kegiatan tersebut, Tarunawan, memaparkan bahwa pihaknya telah mengundang seluruh produsen pupuk, Distributor, Pengecer dan seluruh KUPT yang berada di setiap kecamatan. Yang tujuannya agar pendistribusian pupuk dan pestisida tepat waktu, tepat penggunaannya dan tepat sasarannya.
Dalam kesempatan itu Tarunawan, juga menyampaikan bahwa pada dasarnya banyak sekali temuan ketika Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida turun lapangan, temuan tersebut baik yang disampaikan oleh masyarakat maupun para KUPT yang berada di kecamatan, bahwa permasalahan sesungguhnya yang terjadi adalah kekosongan dan kelangkaan pupuk, padahal sejatinya kata Tarunawan, dari Dinas Pertanian sendiri sudah mengalokasikan jatah pupuk dimasing-masing kecamatan sesuai dengan kebutuhan dan RDKK yang diajukan oleh kelompok tani.
Dari seluruh RDKK yang diajukan oleh seluruh kelompok tani itu menurut pejabat berkumis tebal itu setidaknya ada kekurangan dari permintaan petani seperti pupuk Urea, yang diminta petani sekitar 48 ribu ton, tetapi pemerintah hanya memberikan pupuk bersubsidi sebesar 47 persen atau 22 ribu ton. Begitu pula dengan pupuk yang lainnya. Hal itupun sudah disetujui oleh petani, sehingga seluruh kecamatan akan tetap mendapatkan jatah pupuk.
Lebih jauh Tarunawan menyampaikan bahwa kebanyakan yang terjadi di lapangan sering kali terjadi penjualan pupuk jauh di atas harga yang telah ditentukan oleh pemerintah, bahkan beredar di luar kecamatan lainnya. Untuk menghindari hal itu katanya, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida menyarankan kepada masyarakat agar lebih banyak menggunakan pupuk oraganik oleh petani.
Perlu diketahui sambungnya, bahwa hingga akhir Desember stok pupuk masih bisa mencukupi kebutuhan petani selama musim tanam. untuk itu Tarunawan mengajak masyarakat agar secara bersama-sama melakukan pengawasan dan pengkawalan terhadap pendistribusian pupuk.
“Kalau terdapat Pengecer maupun Distributor yang nakal, kami tidak akan segan-segan memberikan teguran, bahkan bila perlu akan memberikan rekomendasi pencabutan ijin mereka selaku Pengecer ataupun distributor,” ancamnya.

loading...

LEAVE A REPLY