Bagian Aset Ajukan Tender Ulang Tim Apraisal Lahan Bandara

0
475
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui Bagian Aset akan mengajukan tender ulang Lembaga Penilai Independen (tim appraisal) terkait pengadaan tanah perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar kepada Unit Lelang Pemerintah (ULP).
Hal itu dilakukan setelah sebelumnya tender gagal menghasilkan pemenang beberapa waktu lalu. Dengan diajukan kembali tender tersebut, otomatis waktu pembayaran ganti rugi lahan masyarakat yang terkena dampak bakal molor dari yang direncanakan sebelumnya pada Januari 2017 mendatang. Demikian disampaikan Kabag Aset Sekretariat Daerah Abdul Haris SSos didampingi Kasubag Perencanaan Pengadaan Dan Distribusi Aset Surbini SE MM kepada Gaung NTB, Jum’at (4/11).
Menurutnya, berdasarkan informasi dari Dirjen Pengadaan Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diterima secara lisan melalui Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB bahwa pemerintah daerah diminta tender lagi. Sementara itu, berkaitan dengan waktu tim appraisal ditugaskan apakah tahun ini atau tahun depan, keputusannya diserahkan kepada pemberi tugas dalam hal ini Pemda.
“Surat sedang berproses di pusat sedangkan informasi itu disampaikan Kanwil BPN melalui SMS, juga melalui lisan saat tatap muka langsung dengan kami,” ujarnya. Untuk itu, sesuai informasi tersebut maka pihaknya akan berkoordinasi dan bersurat kepada bagian ULP agar dilakukan tender ulang.
Disebutkan Abdul Haris, apabila mengacu kepada ketentuan Perpres No 54/2010 jo Perpres No. 70/2012 jo Perpres No. 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa khususnya ketentuan pasal 109, jika ternyata tender gagal, maka harus ditender ulang.
Surbini menambahkan, proses tender ulang baru bisa dilakukan pada Januari 2017 mendatang sehingga hal itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap proses pembayaran ganti rugi yang direncanakan Januari 2017. “Pasti waktu pembayaran molor 2-3 bulan,” imbuhnya.
Namun, apabila belajar dari pengalaman tender tim appraisal pengadaan tanah pembangunan jalan SAMOTA dulu, tender bahkan dilakukan sampai tiga kali.    “Kami berharap semoga tender kedua ini bisa sesuai harapan dan bisa segera ditunjuk pemenangnya,” harapnya.
Masih menurut Surbini, tender tim appraisal bandara kemarin itu gagal karena lembaga independen yang lulus verifikasi data di ULP hanya 1 lembaga, sedangkan berdasarkan aturannya minimal harus ada 3 lembaga yang lulus verifikasi, baru dilakukan proses tender.
“Ini pengadaan tanah di atas lima hektar sesuai aturannya maka tim penilai independen harus ditender dan tidak bisa ditunjuk langsung,” jelas Surbini.
Berdasarkan Pantauan Gaung NTB, anggaran kegiatan pelaksanaan dan penyerahan hasil perluasan bandara, telah disiapkan lewat APBD Sumbawa tahun 2016. Sedangkan untuk anggaran ganti rugi sekitar Rp 35 Milyar disiapkan melalui APBD Sumbawa tahun 2017 dengan asumsi perhitungan lasan tanah yang terkena dampak diperkirakan mencapai sekitar 76-80 bidang dengan jumlah pemilik sekitar 68-70 orang.

loading...

LEAVE A REPLY