14 Anggota DPRD dan Pejabat Teras Pemda KSB Dinilai Tak Hargai SK Gubernur

0
327

Taliwang, Gaung NTB
Ironis. Di tengah-tengah kelembagaan  DPRD KSB, yang tengah disibukkan untuk mengurus kesiapan pelaksanaan Paripurna Istimewa, Pengambilan Peresmian & Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD Sumbawa Barat Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2014 – 2019 Ke II masa sidang III Tahun Dinas 2016, yang berlangsung Selasa, (22/11), di ruang sidang utama, masih saja ada anggota yang tak hadir, mengikuti kegiatan tersebut. Dari total 25 anggota DPRD, yang hadir hanya 11 diantaranya.
Mereka yang hadir ini terdiri atas 8 orang anggota yaitu Mancawari LM, Dinata Putrawan ST, Ahmad Sag, Mustakim Patawari LM,STP, Haman, Haerun, A Safi’i, Syamsuddin, dan 3 orang unsur pimpinan DPRD yaitu Muhammad Nasir ST,MM, DR, KH, Amir Ma’ruf Husain SPd’I, Mustafa HMS.
Fakta lain dari pelaksanaan Paripurna Istimewa yang mana pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir ST, MM terhadap Syafruddin Denni SE adalah pengganti dari Irawansyah SPd, tak dihadiri oleh sejumlah pejabat teras pemda, diantaranya Bupati, DR Ir H W Musyafirin MM, Wakil Bupati, Fud Syaifuddin ST maupun Sekda KSB, A Aziz SH.
Paripurna Istimewa ini hanya dihadiri oleh beberapa orang pimpinan SKPD maupun Camat dan Lurah. Ketidak hadiran tiga pejabat teras pemda dan 14 anggota DPRD KSB itu, kian menguatkan spekulasi sejumlah pihak bahwa ada keterikatan emosional antara Irawansyah, dengan pihak – pihak yang dianggap tak hadir dalam paripurna istimewa tersebut.
Ditemui Gaung NTB, Ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir ST, MM, mengatakan absennya 14 anggota lainnya dan tiga pejabat teras pemda ini, kemungkinan berhalangan hadir karena ada kesibukan masing-masing.
Sementara itu, Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura KSB, Hamdan Muhammad, menyayangkan semestinya 14 anggota DPRD tersebut harus hadir, karena ini perintah konstitusi, ditambah lagi SK Gubernur NTB. “Jadi, Saya selaku kader dari Partai HANURA sekaligus masyarakat KSB sangat kecewa melihat sikap dari anggota DPRD yang bersikap tidak menghargai SK Gubernur NTB,” ujarnya.

LEAVE A REPLY