Bupati Diminta Tidak Memaksakan Kehendak Terkait Alokasi Pembayaran Honor Agen PDPGR

0
599
loading...
loading...

Taliwang, Gaung NTB
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tampak kukuh agar alokasi anggaran untuk insentif dan honorium sekitar 1000 lebih Agen pendamping Program Daerah Pembangunan Gotong Royong (PDPGR), dibayar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
Pemerintah beralasan honor atau insentif para agen ini telah disetujui dan tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati dengan besaran nilai Rp 600.000 per orang. Agen PDPGR dibayar setiap bulan. Padahal statusnya hanya pendamping program.
Persoalannya adalah, pengangkatan Agen dengan gaji perbulan mirip pengangkatan pegawai honor atau kontrak daerah. Padahal, pemerintah melarang pengangkatan pegawai honor atau kontrak kembali seiring dengan berubahnya peraturan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005, isinya secara tegas melarang semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain dilingkup instansi akan larangan mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pegawai honorer menurut peraturan tadi adalah pegawai yang diangkat pemerintah dengan SK yang dipekerjakan diinstansi pemerintah sesuai tugas dan fungsi. Lantas Agen PDPGR bekerja diinstansi mana. Bukan staf desa, bukan pula staf pemerintah namun diberi gaji secara berkelanjutan layaknya pegawai.
Selain membebankan keuangan daerah, agen ini juga tidak berada dalam struktur keorganisasian pemerintah apapun. Statusnya pendamping program. Jadi harusnya dibayar sesuai dengan program, tidak dibayar seperti pegawai.
Hingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin SK pengkatan dikeluarkan Bupati namun pembebanan honor justru melalui APBDes. Sementara pengelolaan keuangan daerah dan desa dipisahkan dengan aturan yang berbeda. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, dimana kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab menyusun dan merencanakan anggaran desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD).
Ketua Forum Komunikasi BPD setempat, Muhammad Saehu, S.AP, memprotes keras langkah yang dilakukan kepala daerah. BPD menilai kepala daerah terkesan memaksakan kehendak. Padahal sesuai PP No. 47 Tahun 2014 peraturan pelaksana perubahan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, prinsipnya ada tiga pembiayaan belanja aparatur desa. Pertama, kepala desa, kedua BPD dan ketiga RT atau RW. Selebihnya tidak ada. “Kami sudah bersurat kepada Bupati agar menerbitkan SK yang memerintahkan pembayaran gaji Agen PDPGR melalui APBDes, keduanya Bupati harus menerbitkan Petujuk Tehnis Operasional (PTO) tentang status agen PDPGR ini. Jika terjadi sesuatu atau masalah hukum, bupati yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia menekankan, PDPGR adalah tugas perbantuan atau pendampingan. Seharusnya, karena program ini adalah program pemerintah daerah maka beban alokasi anggaran pun dari pemerintah daerah. Pengelolaan ADD diatur dengan mekanisme aturan tersendiri dan sifatnya otonom.
Sumber data Gaung NTB, menyebutkan pemerintah telah mengalokasikan penambahan ADD sebesar Rp 6 miliar. Ini ditujukan agar desa bisa mengakomodir pembayaran honor dan insentif setiap agen PDPGR setiap bulannya.
Setiap desa menimal terdapat 15 agen yang harus digaji. Itu tergantung jumlah peliuk atau TPS. Belum lagi koordinator agen kecamatan dan kabupaten. Jadi terdapat lebih dari 1000 orang yang bakal digaji pemerintah sesuai Perda No. 4 Tahun 2016 tentang PDPGR. Dalam Perda tadi sumber pembiayaan PDPGR yakni, APBD, APBDes dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

loading...

LEAVE A REPLY