BPN TUNTASKAN 10.900 SERTIFIKAT LEGALISASI ASSET

0
493

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Hingga bulan September ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dalam tahun 2016 ini telah berhasil menerbitkan sertifikat sebanyak 10.900 bidang (sekitar 90 persen) dari target 11.200 di luar kegiatan lintas sektoral yang merupakan bagian dari program strategis pertanahan baik kegiatan Prona, UKM, perikanan dan nelayan, maupun kegiatan redistribusi tanah obyek landreform (TOL) yang diperuntukkan bagi masyarakat secara gratis.
“Sisanya akan dituntaskan pada akhir Oktober mendatang,” ungkap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Ramli SH MH dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB di ruang kerjanya Rabu (28/09) siang.
Kegiatan penyerahan sertifikat program strategis pertanahan bagi puluhan Desa/Kelurahan dan Kecamatan se Kabupaten Sumbawa telah dilakukan secara simbolis bersama 10 Kabupaten/Kota se NTB Senin (26/09) di Mataram dan diserahkan oleh Gubernur NTB diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Setda NTB Agus Fatria SH MH didampingi Kakanwil BPN NTB Budi Suryanto yang disaksikan seluruh Kepala Kantor Pertanahan se Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok beserta seluruh jajaran serta perwakilan warga masyarakat masing-masing Kabupaten/Kota bertepatan dengan HUT Agraria ke 53 Tahun 2016. Kabupaten Sumbawa diwakili seorang warga komunitas adat terpencil (KAT) asal Desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu. Target program ini se NTB mencapai sekitar 70.000 bidang (sertifikat).
Untuk sertifikat yang dalam penuntasan, data administrasi dan yuridisnya telah lengkap dan tinggal dilakukan penjilidan sertifikatnya saja, papar Ramli SH MH.
Beberapa hari lalu BPN telah melakukan rapat koordinasi dengan 32 Kepala Desa se Kabupaten Sumbawa untuk membahas secara teknis kegiatan dan jadwal penyerahan sertifikat dimaksud, disamping untuk mewujudkan dan merealisasikan kerjasama MoU antara BPN dan BRI Cabang Sumbawa terkait dengan pelayanan pembayaran PNBP secara elektronik maupun dalam rangka membantu dan memfasilitasi warga masyarakat pemilik sertifikat atas penyediaan permodalan untuk menunjang berbagai usahanya yakni sertifikat yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan legalisasi asset dan redistribusi TOL dapat dijadikan jaminan (agunan) kredit pada BRI Cabang Sumbawa tentu secara teknis terlebih dahulu petugas bank akan melakukan survey atas kelayakannnya guna dapat menentukan layak tidak diberikan dalam jumlah nominal yang dibutuhkan sesuai dengan usaha yang dilaksanakan.
‚ÄúDalam hal ini dari daftar calon penerima sertifikat yang telah diberikan kepada 32 Kepala Desa, untuk tahap pertama telah dikembalikan nama warga yang berminat untuk memperoleh kredit dari BRI dimaksud. “Ada sekitar 200 orang,” katanya. Sesuai jadual dan waktu yang ditetapkan pada saat dilakukan penyerahan sertifikatnya maka pihak BRI akan turun langsung melakukan penandatanganan akad kredit.

LEAVE A REPLY