PT Newmont Nusa Tenggara

Hakim PTUN Perintahkan Bupati Sumbawa Tunda Pelantikan Kades Ledang

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram memerintahkan kepada Bupati Sumbawa untuk menunda pelantikan terhadap Kepala Desa terpilih Desa Ledang Kecamatan Lenangguar, hal ini sesuai dengan Penetapan PTUN Mataram Nomor 08/G/2016/PTUN.MTR yang mengabulkan permohonan penggungat, Muhammad Tayeb alias Rambo terhadap tergugat (Bupati Sumbawa).
Dalam amar putusan sela PTUN Mataram tersebut pada poin kedua menyatakan memerintahkan pada Tergugat dalam hal ini Bupati Sumbawa, untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 916 tahun 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Ledang dan Pengesahan Kepala Desa Ledang Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa, masa jabatan 2016-2022 tanggal 29 Agustus 2016.
Selanjutnya pada poin ketiga dalam amar penetapan tersebut menyatakan bahwa putusan tersebut tetap sah dan berlaku sampai dengan adanya putusan atau penetapan lain yang mencabutnya.
Rambo—sapaan akrab Muhammad Tayeb, kepada Gaung NTB, Selasa (27/09) kemarin menyampaikan bahwa petikan putusan ini sudah disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti Bupati Sumbawa, Kepala BPM-PD Sumbawa, dan disampaikan pula kepada Camat Lenangguar untuk dimaklumi.
Dengan adanya putusan PTUN Mataram tersebut kata Rambo, hal itu sudah mengindikasikan bahwa ada dugaan kuat terjadi pelanggaran selama proses berlangsungnya tahapan Pilkades di Desa Ledang, yang harus dibuktikan nantinya pada proses peradilan selanjutnya, sehingga pelanggaran itu menjadi jelas.
Selanjutnya disampaikan Rambo, bahwa proses persidangan di PTUN Mataram akan berlanjut pada tahapan berikutnya yakni diawali dengan penyempurnaan terhadap berkas gugatan yang disampaikan untuk menjadi bahan bagi Hakim PTUN Mataram untuk memproses kasus tersebut.
Dalam kesempatan itu Rambo juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi I DPRD Sumbawa yang beberapa minggu lalu telah memfasilitasi penyelesaian kasus dugaan pelanggaran pada Pilkades Ledang dan saat itu Komisi I mengeluarkan merekomendasi agar permasalahan Pilkades tersebut dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah, dan apabila tidak dapat diselesaikan maka disarankan kepada pihak yang keberatan untuk menempuh upaya hukum. “Kami sampaikan apresiasi kepada Komisi I atas saran dan masukannya, dan sekarang ini kami sudah melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi saat itu,” katanya.
Terkait dengan proses hukum yang sedang berlangsung di PTUN, menurut Rambo apabila sudah ada keputusan final dari PTUN maka akan dijadikan sebagai dasar untuk melanjutkan kasus tersebut ke ranah Pengadilan Negeri (PN). “Kami akan menuntaskan permasalahan Pilkades Ledang ini untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya,” demikian Muhammad Tayeb.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply