PT Newmont Nusa Tenggara

Disinyalir Ada Unsur Kelalaian, Atas Kasus Kecelakaan Kerja

Taliwang, Gaung NTB
Kasus kecelakaan kerja yang menimpa Abdurrahman (53) warga RT 02 RW 01 Desa Beru Kecamatan Jereweh. Pekerja konstruksi bangunan pasar tersebut, meregang nyawa sesaat insiden salah satu tembok los pasar tiba tiba runtuh, belum lama ini. 
Abdurahman tewas karena mengalami pendarahan aktif pada telinga bagian kanan. Atas pengerjaan proyek pasar tradisional Jereweh, yang mana kontraktor pelaksana nya adalah PT Procon Panca Laksana.
Atas insident timbulkan korban jiwa.yang tak lain adalah buruh/pekerja pada proyek pembangunan konstruksi tersebut belakangan mendapat sorotan dari pihak terkait.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H Abdullah Hamid, SPd, MPd, ketika dikonfirmasi Gaung NTB, di ruang kerjanya, mengaku prihatin atas adanya pekerja konstruksi yang mengalami kecelakaan kerja.
H Hamid—sapaan akrabnya, dalam keterangan Persnya kepada sejumlah wartawan, didampingi Petugas Pengawas Ketenaga Kerjaan dan Kasi Pengawasan, Hidayat Amrullah SH, menguraikan beberapa statement terkait insident tersebut. “Sepintas dengan melihat dokumentasi korban yang telah meninggal serta dokumentasi lokasi saat kejadian, dari analisa nya memastikan peristiwa tersebut tidak lepas adanya unsur kelalaian dari pihak perusahaan pelaksana pekerjaan,” tandas Hidayat Amrullah.
Apalagi dengan melihat kondisi bangunan yang sebagian telah berdiri dinding/tembok jelas seperti ada unsur pembiaran oleh pihak perusahaan, sementara Alat Pengamanan Diri (APD) ini bersifat wajib dari perusahaan untuk diberikan secara Cuma Cuma kepada karyawan. Atas kejadian tersebut, semua pihak bisa memberikan teguran kepada pihak perusahaan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah dan unsur lainnya.
Atas persoalan tersebut pihaknya akan menegur pihak perusahaan pelaksanaa proyek. Pertimbangannya Insiden bisa di cegah sedini mungkin kendati soal kematian itu sudah menjadi urusan lain tetapi sejauh mana pemda dalam hal ini SKPD terkait memberikan paket melakukan stresing kepada Kontraktor pelaksana terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Berkenaan di dalam kontrak termasuk meliputi setiap tenaga kerja menggunakan alat pengaman diri dan bekerja secara aman, tidak terdeteksinya pekerja dikarenakan lemahnya pengawasan.
Pertanyaannya, sudah dilaksanakan  atau tidak oleh pihak dinas/instansi yang memberikan pekerjaan terkait soal K3. Ia mencontohkan, dinas Pekerjaan Umum (PU) memberikan paket pekerjaan konstruksi biasanya ada semacam sistematika pengawasan setiap termin pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu ada pula petugas pengawasan terkadang di fokuskan pada realisasi pekerjaan.
Kondisi saat ini sangat jarang berbicara tentang keamanan dan bagaimana menggunakan APD yang tepat untuk setiap pekerjaan tertentu.        
Sementara setiap pekerjaan itu telah tertuang dalam kontrak diantaranya, kewajiban mendaftarkan karyawan yang bekerja di lingkup pekerjaan yang dimaksud untuk kepesertaan Jamsos di proyek konstruksi pun ada, demikian pula dengan BPJS.  “Sarana tersebut ada akan tetapi di daftarkan atau tidak,” tukas Dayat.
Jika didaftarkan, maka bisa mengajukan klaim ataupun jika terjadi kecelakaan kerja terlebih lagi sampai menimbulkan kematian.
Terkait keselamatan kerja ini pun telah diatur dalam UU No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Di dalam aturan tersebut telah tertuang bahwa kewajiban perusahaan memastikan setiap pekerja telah menggunakan Alat Keselamatan Diri (APD) secara aman.
Manakala perusahaan tersebut telah mengabaikan APD, tentu hal ini menjadi konsentrasi pihaknya untuk melakukan monitoring ke lapangan. Yakni jika ada paket pekerjaan dari Pemda tanpa melihat sumber pembiayaannya apakah dari APBD ataupun APBN, proyek konstruksi ini bermacam macam ada skala ringan, sedang maupun berat.
Maka pihaknya selaku Pengawas Ketenaga Kerjaan tidak pernah mengetahui bagaimana pelaksanaan pekerjaannya, namun pihaknya pernah memberikan asistensi serupa khusus pada pembangunan RSUD Asy Syifa KSB, saat iti  tim pengawas Ketenaga Kerjaan.pernah turun langsung dan di sertai dengan adanya laporan ke pihak kepolisian.
Lebih lanjut Dayat menambahkan, intinya perusahaan pelaksana mewajibkan karyawannya bekerja secara aman dan menggunakan APD yang tepat sesuai jenis proyek, jika tidak mau menggunakan APD yang telah disediakan perusahaan lantas di tolak maka perusahaan bisa menolak karyawan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan atau berada di lokasi kerja. “Sekali lagi, kita tidak bisa memastikan setiap pelaksana proyek konstruksi mentaati aturan terkait keselamatan kerja itu, karena banyaknya proyek konstruksi dibawah dinas masing-masing. Terkadang kami dari Pengawas kerap berkoordinasi dengan Dinas PU yang memiliki proyek konstruksi setiap tahunnya dengan tetap mengedepankan koordinasi terkait bagaimana  karyawan minimal dalam kontraknya tertuang jelas dan di anggarkan di depan terkait APD,” terangnya Dayat.
Karena itu perusahaan harus memiliki modal dan APD yang disediakan secara Cuma Cuma untuk di bagikan kepada buruh. Dengan prinsip memastikan keselamatan kerja tidak hanya tertuang dalam redaksional kontrak tetapi juga rill.
Hal ini diakui ada dituangkan di kontrak, akan tetapi fakta yang ditemukan di lapangan masih banyak perusahaan yang mengabaikan masalah keselamatan kerja (K3).
Peran disosnakertrans terhadap intansi yang memberikan pekerjaan ke sejumlah perusahaan, sebenarnya harus melakukan mengawal hal itu termasuk mengkoordinasikan.
Tetapi mereka sangat paham tentang aspek K3 apakah dalam bentuk di pending pembayaran terminnya. Ketika disinggung kasus yang telah terjadi, jika ada keberatan pihak keluarga menuntut pihak pelaksana pekerjaan atas kecelakaan kerja tersebut dalam hal ini pihaknya tak bisa melarang biasanya pihak investigator akan menyelidiki sebab kecelakaan.    
Bahkan dari hasil dokumentasi, korban tidak menggunakan sepatu, tidak ada tali pelindung, helm. Setidaknya ketika korban jatuh ada pengaman bagi karyawan yang sedang bekerja saat itu. “Pertanyaannya, sekarang ini, itu sudah dilakukan tidak oleh kontraktor, jika tidak berarti ada dua unsur yakni melalaikan atau memang tidak ada APD tetapi membiarkan,” tegasnya.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply