PT Newmont Nusa Tenggara

Bupati KSB Minta Kades Mampu Kelola Informasi

Taliwang, Gaung NTB
Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr Ir H W Musyafirin, MM, menekankan kepada Kades agar mampu dan menyikapi informasi sesuai alur masuknya informasi dan di kelola dengan baik, sehingga tidak menimbulkan Los Control yang bisa menjadi masalah. “Kades harus betul-betul mengelola secara akuntabel dalam memberikan informasi. Karena itu susunan informasi harus  sesuai dan dicarikan yang pas berdasarkan kebutuhan,” kata Bupati, di sela sela memimpin Workshop penyusunan daftar informasi publik dan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa, di ruang rapat Setda setempat, belum lama ini. 
Dalam pemberian pemahaman dasar hukum PPID berdasarkan hak dan kewajiban terpenuhi sesuai standar, serta memahami pentingnya dan membentuk pelayanan 
Informasi dalam ruang lingkup dalam komponen Pemerintah Desa melalui, Pemerintah Desa (PD), BUMDes dan BPD yang di tetapkan oleh kepala desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui satu pintu yaitu BPMPD.
Agenda yang diikuti 57 Kepala Desa se-KSB, terkait Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanat UU No.14 tahun 2008, juga melibatkan Komisioner PPID Provinsi NTB Hendriardi SE, dalam arahannya menyebutkan, penting memahami PPID dalam penyusunan SK dan kewajiban melalui 4 aspek, mengumumkan, menyediakan, mengelola dan pelayanan informasi.
Ditekankan kepala desa agar tidak boleh memfokuskan kepada pelayanan informasi saja tetapi penerapan di sesuaikan dengan kewajiban serta tata cara di koordinasikan pada bidang yang sesuai dengan fungsinya.
Hendriardi menambahkan, dalam tugas PPID memperbaharui data informasi publik berdasarkan ketentuan secara berkala dan penyampaian informasi dapat disesuaikan dengan sederhana mungkin. 
Sedangkan untuk memutuskan penolakan pemberian informasi melalui tertulis menghindari sengketa dan kewenangannya pemberian informasi sesuai ketentuan informasi yang khas seperti pemberian informasi dana APBDes berdasarkan standar pelayanan informasi publik No.1 tahun 2010, dalam regulasinya maksud publikasi ini di berikan dalam bentuk ringkasan atau bentuk baliho yang dapat dijelaskan seperti dana pendapatan, dana pembalanjaan, dana pemberdayaan, dana pembinaan kelembagaan kemasyarakatan dan dana pembangunan.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply